Firman Mulyadi Institute

DPC GEMA MKGR Kab. Cianjur dilantik!!

2012-01-06T15:22:00.000-08:00

Wakil Bupati Cianjur, Jawa Barat, dr. H. Suranto, MM, Kamis (8/12) menghadiri pelantikan DPC MKGR, Perempuan MKGR dan GEMA MKGR, yang berlangsung di Gedung Bale Rancage, Cianjur. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa pengelolaan ekonomi dengan asas kekeluargaan dan nilai-nilai gotong royong, masih belum konsisten dilaksanakan.

“Padahal, ekonomi dengan asas kekeluargaan meletakkan prinsip kesejajaran, kesetaraan, dan keadilan. Dan pada dasarnya hubungan ekonomi tidak hanya dibangun dengan logika transaksional di mana relasi antara pembeli dengan penjual ditentukan uang semata, lebih dari sekedar itu, ekonomi berasas kekeluargaan memandang hubungan ekonomi sebagai upaya sama-sama membangun kesejahteraan dan keadilan ekonomi,” ujarnya.

Disampaikan, dengan dinyalakanya kembali semangat kegotong-royongan kepengurusan MKGR Cianjur yang baru, semoga pembangunan di Kabupaten Cianjur dapat didukung dan dilaksanakan bersama-sama karena semua hanya dapat terwujud apabila semua unsur lapisan masyarakat dan ormas saling bersentuhan positif dalam menjalani dinamika pembangunan.

Sementara itu, Ketua Ketua DPC Ormas MKGR Cianjur, H. Rudi Syachdiar Hidayath, SH, mengharapkan agar seluruh keluarga besar ormas MKGR dapat memberikan andil bagi kemajuan daerah. Karena itu seluruh kader MKGR, harus memiliki hubungan yang harmonis dengan pemerintah serta selalu siap mengusung pembangunan khususnya untuk Kabupaten Cianjur.

Di tempat yang sama, Ketua DPD Ormas MKGR Jawa Barat, drg. Tonny Apriliani, mengatakan bahwa MKGR adalah organisasi masyarakat yang didirikan sejak tahun 1960 dan telah menjalankan kiprahnya sebagai organisasi masyarakat yang peduli dan tanggap terhadap segala sesuatu yang menjadi permasalahan masyarakat, khususnya terkait dengan pembangunan yang diselenggarkan pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten.

Acara pelantikan diawali dengan pembacaa SK dan kemudian dilakukan pelantikan oleh Ketua Ormas MKGR Jawa Barat, dan dilanjutkan dengan penyerahan bendera MKGR kepada masing-masing ketua yang baru dilantik dan diakhiri dengan penanda tanganan berita acara.

Acara pelantikan dihadiri Wakil Ketua Umum DPP Ormas MKGR, Ketua DPD Ormas MKGR Jawa Barat, drg. Tonny Apriliani, Ketua DPC Ormas MKGR Cianjur, H. Rudi Syachdiar Hidayath, SH, ketua GEMA MKGR, Firman Mulyadi, SH, Ketua MKGR Perempuan Hj. Endah Khadijah, sejumlah OPD dan tamu undangan lainnya.

Benarkah Demokrasi adalah Akhir dari Sejarah - Francis Fukuyama

2011-04-18T22:54:00.000-07:00

Warga Chicago ini bermana Francis Fukuyama, ia dilahirkan pada 27 Oktober 1952. Ia merupakan seorang Guru Besar Omer L. dan Nancy Hirst di bidang kebijakan Publik, School of Public Policy, George Mason University.

Fukuyama dalam mengajukan argumen-argumenya didasarkan pada tulisan-tulisan Kant, Hegel dan pembacaan kritis dari Marx, dimana ia meramalkan bahwa di penghujung sejarah dan masa depan tidak akan pernah ada lagi ruang-ruang bagi pertarungan antar ideology besar.

Dimana kita semua telah mengetahui Fukuyama menerbitkan bukunya dengan judul The End of History and The Last Man pada tahun 1992, yang telah menimbulkan berbagai kontroversi. Dan faktanya, lebih banyak gugatan-gugatan yang datang daripada sikap-sikap simpatik untuk mengambil sisi positif dati tesisnya ini. Tetapi saya tidak akan berbicara banyak masalah siapakah yang mengkritik ataupun siapa yang memberikan rasa simpatik, tetapi saya akan berusaha membaca apa yang dimaksudkan buku ini –terlebih dari segi sejarah.

Inti Filsafat ‚History’

‚History’ yang digunakan oleh Fukuyama, telah membawa berbagai macam penafsiran. Banyak yang memahami sejarah dalam arti konvensional sebagai kejadian dari pelbagai peristiwa, seperti runtuhnya Tembok Berlin, pembantaian komunis Cina dilapangan Tiananmen, dan invasi Irak ke Kuwait sebagai bukti bahwa „sejarah telah berlangsung”. Bila sejarah yang dimengerti adalah seperti yang tertulis diatas, maka menurut Fukuyama, ia ipso facto terbukti salah.

Maka sejarah yang seperti apa yang dimaksudkan oleh Fukuyama? Yaitu sejarah yang dipahami sebagai sebuah proses tunggal, koheren, evolusioner, dengan memperhitungkan pengalaman seluruh umat manusia di setiap jaman.

Dengan mengambil tulisan-tulisan Hegel dan Marx, dimana mereka percaya bahwa evolusi masyarakat manusia tidaklah „open ended” tetapi akan berakhir bila manusia telah mencapai suatu bentuk masyarakat yang sempurna yang terdalam dan memiliki hasrat fundamental. Bagi Hegel „akhir sejarah” adalah dengan terbentuknya Negara liberal, dan bagi Alexander Kojève, seorang penafsir Hegel, menyimpulkan bahwa secara hakiki Hegel benar ketika mendeklarasikan telah berakhirnya sejarah. Namun bagi Marx „akhir sejarah” adalah dengan masyarakat komunis.

Titik Akhir dari ‚Akhir Sejarah’

Bagi Fukuyama sendiri, demokrasi liberal-lah yang (mungkin) merupakan „titik akhir dari evolusi ideologis umat manusia”, dan „bentuk final pemerintahan manusia”, sehingga bisa disebut „akhir sejarah”.

Demokrasi liberal dianggap sebagai satu tujuan dunia bagi Fukuyama karena ia melihat pesimisme pada abad ke-20, yang diakibatkan oleh kekejaman yang membuat harapan-harapan awal hancur. Perang dunia I merupakan suatu peristiwa kritis yang merusak kepercayaan diri Eropa. Totalitarianisme, yang diciptakan oleh Hitler dan Stalin, karena kemajuan teknologi dan modernitas.

Pelbagai kejadian inilah yang menjadi latar belakang bagi bangsa-bangsa di Barat, apakah demokrasi liberal pada kenyataannya merupakan sebuah aspirasi umum dari seluruh umat manusia? Munculnya ide demokrasi liberal tidak jauh dari menculnya ketidakpercayaan bahwa komunisme Soviet dapat menmpresentasikan masa depan mereka, seperti yang dilakukan kebanyakan pemikir diakhir Perang Dunia II. Memang ini berbeda dengan kaum kiri, yang masih menganggap legitimasi Marxisme-Leninisme untuk masyarakat mereka. Seperti Kuba dan Nikaragua, yang menjadi imperialisme Amerika, dan bagi orang-orang Vietnam, yang mengganggap komunisme sebagai tradisi nasional yang sebenarnya.

Tetapi ketika komunis jatuh secara tidak terduga pada tahun 1980-an, bentuk-bentuk diktaktor otoritarian, baik pada kelompok kanan maupun kiri, telah ambruk. Dan kehancuran inilah yang mengarah pada penegakan Negara-negara demokrasi liberal yang stabil.

Demokrasi Liberal Fukuyama

Demokrasi Liberal sendiri yang dimaksudkan oleh Fukuyama adalah, dimana demokrasi bisa berjalan, bila warga negara mengembangkan suatu kebanggaan yang irrasional atas institusi-institusi yang mereka miliki, dan komunitas-komunitas kecil.

Fukuyama juga mengambil dari istilah para pengikut Sokratic, dimana demokrasi liberal memiliki tiga komponen yaitu human desire, human spiritedness, and human reason.

Pendirian sebuah negara demokrasi liberal berarti harus membentuk sebuah undang-undang politik yang sangat rasional, yang di dalamnya komunitas sebagai suatu keseluruhan mempertimbangkan hakikat konstitusi dan perangkat hukum-hukum dasar yang akan mengatur kehidupan politik mereka.

Demokrasi liberal menyatakan rasa tidak percaya dan daya tarik yang kecil untuk saling menguasai. Mereka membagi suatu prinsip yang lain dengan suatu persamaan hak universal, dan oleh karena itu tidak memiliki dasar di dalamnya untuk menyatakan tiap-tiap pengakuan yang lain.

Demokrasi liberalpun berusaha menghapuskan perbedaan antara kaum tuan dan kaum budak dengan menjadikan manusia sebagai tuan bagi dirinya sendiri. Sehingga bagi Fukuyama demokrasi liberal merupakan suatu konsep yang bebas dari pelbagai kontradiksi internal yang fundamental seperti kerusakan parah dan irasional-irasional. Memang masalah tetap ada dalam demokrasi liberal, namun, permasalahan-permasalahan itu merupakan implementasi yang tidak lengkap dari prinsip-prinsip kebebasan dan persamaan dimana demokrasi dibangun, bukan karena kekurangan-kekurangan dalam prinsip-prinsip itu sendiri, seperti bentuk-bentuk pemerintahan yang sebelumnya.

Pencapaian ‚Akhir Sejarah’

„Kehidupan kelompok“ inilah kata kunci dalam mewujudkan Demokrasi liberal, dimana jika sebuah kehidupan komunitas berdiri kuat maka demokrasipun memiliki jaminan untuk setiap warga negaranya. Dan dalam masyarakat liberal, komunitas-komunitas yang bersama-sama memiliki „bahasa yang baik dan jahat“ lebih suka dilihat bersama oleh sebuah ikatan yang lebih kuat ketimbang yang hanya didasarkan pada berbagi kepentingan pribadi.

Demokrasi liberal, tidaklah cukup pada dirinya sendiri: kehidupan komunitas yang menjadi ketergantungan mereka pasti berasal dari satu sumber yang berbeda dari liberalisme itu sendiri.

Sebuah Evaluasi

Pembacaan yang jernih memang telah dilakukan oleh Fukuyama, dimana seharusnya tidak ada lagi kelas-kelas dalam masyarakat, tidak ada lagi pembedaan antara yang satu dengan yang lain. Bahwa semua adalah sama di dalam suatu negara. Dan bagi Fukuyama keadaan diatas disebut-sebutnya sebagai negara demokrasi liberal, dimana bentuk negara inilah yang harusnya menjadi tujuan bagi setiap negara di dunia, karena dengan bentuk negara ini tidak akan pernah ada lagi benturan-benturan antar ideologi besar di dunia, tidak akan ada lagi pertempuran-pertempuan kelas dan kaum di suatu negara. Dan kesimpulan Fukuyama bahwa inilah ‚akhir sejarah’ dimana manusia dapat saling hidup berdampingan.

Tetapi konsep yang dijabarkan oleh Fukuyama ini terlalu mendiskreditkan konsep-konsep sosialis dan reductionistic scientists. Bahkan konsep demokrasi liberal yang diungkapkan-pun terasa sangat eksklusif bagi negara-negara barat, dimana seakan-akan ini hanya untuk kemajuan warga Amerika Serikat. Fukuyama sendiri memang mengungkapkan bagaimana seharusnya bangsa Asia ikut turut ambil bagian dalam bentuk negara ini, tetapi permasalahan-permasalahan yang sebenarnya dialami oleh negara-negara Asia –yang sebenarnya fundamental- tak terjamah olehnya.

Daftar Buku

Lawler, Peter Augustine, 2000, “Francis Fukuyama As Teacher Of Evil”, http://www.FreeRepublic.com

Fukuyama, Francis, 2003, The End of History and The Last Man, Yogyakarta: Penerbit Qalam.

_________________, 2002, Trust: Kebijakan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran, 2002, Yogyakarta: Penerbit Qalam.

Williams, Howard, David Sullivan and Gwynn Matthews, 1997, “Francis Fukuyama and The End of History”, http:// PoliticalPhilsophyNow.com

MK Putuskan 4 kecamatan PEMILUKADA ULANG

2011-02-24T22:30:00.000-08:00

Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Cianjur agar melakukan pemungutan suara alang dalam Pemilukada Kab. Cianjur di empat kecamatan. Keempat kecamatan itu, yakni Cianjur, Cipanas, Mande, dan Pacet. Sementara MK menolak permohonan pemungutan suara ulang Pemilukada Kab. Tasikmalaya.

Putusan MK itu dibacakan Ketua Majelis Hakim Achmad Sediki dalam sidang yang digelar di Jln. Medan Merdeka Barat Jakarta, Rabu (16/2). "KPU melaporkan ke MK hasil pemungutan suara idang tersebut selambat-lambatnya enam puluh hari setelah putusan ini dibacakan," katanya.

Pada 14 Januari, KPU Cianjur telah menetapkan pasangan Tjetjep Muchtar Soleh-Suranto sebagai pasangan yang memperoleh suara terbanyak dengan persentase 40,58 persen.

Putusan MK dalam sengketa Pemilukada Cianjur, MK telah membatalkan berita acara dan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tertanggal 14 Januari 2011 di empat kecamatan. KPU harus melakukan pemungutan suara "lang di Kec Cianjur, Cipanas, Mande, dan Pacet. yang telah terbukti ada pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif.

Putusan untuk mengulang pemungutan suara di empat kecamatan itu karena pemohon hanya mampu membuktikan pelanggaran di empat kecamatan itu melalui bukti rekaman \video. Isi video itu adalahkegiatan pelantikan dan deklarasi pengurus anak cabang Asosiasi Rukun Warga dan Rukun Tetangga (ARWT) yang dihadiri Bupati Cianjur Tjetjep Muchtar Soleh yang juga menjadi calon.

Menurut Mahkamah, isi video itu telah menjadi bukti yang sempurna bahwa Tjetjep telah melakukan pelanggaran. "Pihak terkait (Tjetjep) dengan sengaja menggunakan momentum dalam berbagai forum pertemuan resmi aparatur pemerintah daerah, yaitu para pengurus RT/RW, untuk secara tidak langsung meminta dukungan pencalonannya," tuturnya.

Kapolri Instan jangan sampai kayak Mie Instan

2010-11-23T23:15:00.000-08:00

Hm..Ini dia neh, topik terhangat beberapa hari ini..
Setelah ditunggu-tunggu, akhirnya sudah ketahuan juga calon Kapolri yang diusulkan Presiden ke DPR..
Calon Kapolri itu adalah nama "alternatif" yang diluar dari kandidat yang sudah lama beredar seperti Komjen Iman Sudjarwo, Komjen Nana Sukarna dan Komjen Ito Sumardi..
Sapa dia??
Ternyata dia adalah Komjen Timur Pradopo...
Mantan Kapolda Metro Jaya yang begitu menyita perhatian kita karena seakan mendadak namanya diusulkan oleh Presiden..
Sejujurnya tidak ingin membahas mengenai sah tidaknya, atau pantas tidaknya proses penseleksian sebagaimana yang rame dibahas di beberapa media online ataupun media massa...
Bagi kami rakyat jelata, Sapapun Kapolri itu adalah orang yang mampu memberikan rasa aman kepada 200 juta rakyat indonesia, mampu menyatukan POLISI seluruh indonesia menjadi garda terdepan dalam memberantas korupsi, terorisme, narkoba dan segala macam kejahatan...
yang menjadi lucu adalah, pak Timur Pradopo ini sangat instans sekali dalam naik pangkat, terkesan dipaksakan, bayangkan dalam waktu satu bulan beliau naik dua kali,,hal ini dikhawatirkan akan menyebabkan dis harmonis diantara para perwira tinggi di POLRI, karena pak TImur Pradopo sangat dipaksakan sekali dalam menaikan pangkat ke Jendral, sehingga secara psikologis banyak yang tadinya adalah atasan pak TImur Pradopo, kini menjadi bawahannya, karena kini Timur Pradopo menjadi orang no satu di jajaran POLRI.

Anak Emas Sang Penegak Hukum

2010-11-16T00:24:00.000-08:00

Untuk bisa meninggalkan Rutan Mako Brimob, yang dikatakan seminggu sekali, Gayus selalu menyuap petugas. Berapa nilai suapnya?

Menurut Kepala Divisi Humas Polri Irjen Iskandar Hasan, nilai suap itu berkisar Rp 50 juta sampai Rp 60 juta. Jumlah paling banyak diterima Kepala Rutan Mako Brimob Komisaris Iwan Siswanto yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus keluarnya Gayus dari tahanan.

"Totalnya dia terima 50 (juta) sampai 60 juta, tapi ini bukan jumlah sekali bayar namun bertahap," jelas Iskandar. Sedangkan, untuk delapan anggota petugas Rutan menerima suap sekitar Rp 5 juta-Rp 6 juta. "Anggota lainnya terima lebih sedikit. Tapi nanti kita akan cross check lagi dengan meminta keterangan Gayus juga berapa yang dia beri," jelas Iskandar.

Dari manakah Gayus mendapatkan uang untuk menyuap? Iskandar menyatakan masih akan diselidiki. "Yang jelas dia tidak pakai perantara suap ke petugas. Langsung dari Gayus ke petugas," jelasnya.

Sembilan polisi ini, sejak 8 November 2010 telah ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dari Gayus Tambunan, agar bisa keluar dari rumah tahanan. Dari hasil penyelidikan Propam dan Bareskrim Polri, dinyatakan sembilan anggota polisi telah memenuhi bukti permulaan cukup untuk dipersangkakan melanggar ps 5 ay 2, pas 11, ps 12 UU no 20 thn 2000 , ttg perubahan UU No 31 tahun 2009 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto ps 55 dan ps 56.

Jadi inilah anak emas para penegak hukum, jangan harap masyarakat akan percaya terhadap aparat penegak hukum kalau selalu seperti ini.

Sejarah Sistem Politik Indonesia

2010-11-15T23:56:00.000-08:00

Sejarah Sistem Politik Indonesia bisa dilihat dari proses politik yang terjadi di dalamnya. Namun dalam menguraikannya tidak cukup sekedar melihat sejarah Bangsa Indonesia tapi diperlukan analisis sistem agar lebih efektif. Dalam proses politik biasanya di dalamnya terdapat interaksi fungsional yaitu proses aliran yang berputar menjaga eksistensinya. Sistem politik merupakan sistem yang terbuka, karena sistem ini dikelilingi oleh lingkungan yang memiliki tantangan dan tekanan.

Dalam melakukan analisis sistem bisa dengan pendekatan satu segi pandangan saja seperti dari sistem kepartaian, tetapi juga tidak bisa dilihat dari pendekatan tradisional dengan melakukan proyeksi sejarah yang hanya berupa pemotretan sekilas. Pendekatan yang harus dilakukan dengan pendekatan integratif yaitu pendekatan sistem, pelaku-saranan-tujuan dan pengambilan keputusan

Proses politik mengisyaratkan harus adanya kapabilitas sistem. Kapabilitas sistem adalah kemampuan sistem untuk menghadapi kenyataan dan tantangan. Pandangan mengenai keberhasilan dalam menghadapi tantangan ini berbeda diantara para pakar politik. Ahli politik zaman klasik seperti Aristoteles dan Plato dan diikuti oleh teoritisi liberal abad ke-18 dan 19 melihat prestasi politik dikuru dari sudut moral. Sedangkan pada masa modern sekarang ahli politik melihatnya dari tingkat prestasi (performance level) yaitu seberapa besar pengaruh lingkungan dalam masyarakat, lingkungan luar masyarakat dan lingkungan internasional.

Pengaruh ini akan memunculkan perubahan politik. Adapun pelaku perubahan politik bisa dari elit politik, atau dari kelompok infrastruktur politik dan dari lingkungan internasional.

Perubahan ini besaran maupun isi aliran berupa input dan output. Proes mengkonversi input menjadi output dilakukan oleh penjaga gawang (gatekeeper).

Terdapat 5 kapabilitas yang menjadi penilaian prestasi sebuah sistem politik :

1. Kapabilitas Ekstraktif, yaitu kemampuan Sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kemampuan SDA biasanya masih bersifat potensial sampai kemudian digunakan secara maksimal oleh pemerintah. Seperti pengelolaan minyak tanah, pertambangan yang ketika datang para penanam modal domestik itu akan memberikan pemasukan bagi pemerintah berupa pajak. Pajak inilah yang kemudian menghidupkan negara.

2. Kapabilitas Distributif. SDA yang dimiliki oleh masyarakat dan negara diolah sedemikian rupa untuk dapat didistribusikan secara merata, misalkan seperti sembako yang diharuskan dapat merata distribusinya keseluruh masyarakat. Demikian pula dengan pajak sebagai pemasukan negara itu harus kembali didistribusikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

3. Kapabilitas Regulatif (pengaturan). Dalam menyelenggaran pengawasan tingkah laku individu dan kelompok maka dibutuhkan adanya pengaturan. Regulasi individu sering memunculkan benturan pendapat. Seperti ketika pemerintah membutuhkan maka kemudian regulasi diperketat, hal ini mengakibatkan keterlibatan masyarakat terkekang.

4. kapabilitas simbolik, artinya kemampuan pemerintah dalam berkreasi dan secara selektif membuat kebijakan yang akan diterima oleh rakyat. Semakin diterima kebijakan yang dibuat pemerintah maka semakin baik kapabilitas simbolik sistem.

5. kapabilitas responsif, dalam proses politik terdapat hubungan antara input dan output, output berupa kebijakan pemerintah sejauh mana dipengaruhi oleh masukan atau adanya partisipasi masyarakat sebagai inputnya akan menjadi ukuran kapabilitas responsif.

6. kapabilitas dalam negeri dan internasional. Sebuah negara tidak bisa sendirian hidup dalam dunia yang mengglobal saat ini, bahkan sekarang banyak negara yang memiliki kapabilitas ekstraktif berupa perdagangan internasional. Minimal dalam kapabilitas internasional ini negara kaya atau berkuasa (superpower) memberikan hibah (grants) dan pinjaman (loan) kepada negara-negara berkembang.

Ada satu pendekatan lagi yang dibutuhkan dalam melihat proses politik yaitu pendekatan pembangunan, yang terdiri dari 2 hal:

a. Pembangunan politik masyarakat berupa mobilisasi, partisipasi atau pertengahan. Gaya agregasi kepentingan masyarakat ini bisa dilakukans ecara tawaran pragmatik seperti yang digunakan di AS atau pengejaran nilai yang absolut seperti di Uni Sovyet atau tradisionalistik.

b. Pembangunan politik pemerintah berupa stabilitas politik

PROSES POLITIK DI INDONESIA

Sejarah Sistem politik Indonesia dilihat dari proses politiknya bisa dilihat dari masa-masa berikut ini:

- Masa prakolonial

- Masa kolonial (penjajahan)

- Masa Demokrasi Liberal

- Masa Demokrasi terpimpin

- Masa Demokrasi Pancasila

- Masa Reformasi

Masing-masing masa tersebut kemudian dianalisis secara sistematis dari aspek :

· Penyaluran tuntutan

· Pemeliharaan nilai

· Kapabilitas

· Integrasi vertikal

· Integrasi horizontal

· Gaya politik

· Kepemimpinan

· Partisipasi massa

· Keterlibatan militer

· Aparat negara

· Stabilitas

Bila diuraikan kembali maka diperoleh analisis sebagai berikut :

1. Masa prakolonial (Kerajaan)

· Penyaluran tuntutan – rendah dan terpenuhi

· Pemeliharaan nilai – disesuikan dengan penguasa atau pemenang peperangan

· Kapabilitas – SDA melimpah

· Integrasi vertikal – atas bawah

· Integrasi horizontal – nampak hanya sesama penguasa kerajaan

· Gaya politik - kerajaan

· Kepemimpinan – raja, pangeran dan keluarga kerajaan

· Partisipasi massa – sangat rendah

· Keterlibatan militer – sangat kuat karena berkaitan dengan perang

· Aparat negara – loyal kepada kerajaan dan raja yang memerintah

· Stabilitas – stabil dimasa aman dan instabil dimasa perang

2. Masa kolonial (penjajahan)

· Penyaluran tuntutan – rendah dan tidak terpenuhi

· Pemeliharaan nilai – sering terjadi pelanggaran ham

· Kapabilitas – melimpah tapi dikeruk bagi kepentingan penjajah

· Integrasi vertikal – atas bawah tidak harmonis

· Integrasi horizontal – harmonis dengan sesama penjajah atau elit pribumi

· Gaya politik – penjajahan, politik belah bambu (memecah belah)

· Kepemimpinan – dari penjajah dan elit pribumi yang diperalat

· Partisipasi massa – sangat rendah bahkan tidak ada

· Keterlibatan militer – sangat besar

· Aparat negara – loyal kepada penjajah

· Stabilitas – stabil tapi dalam kondisi mudah pecah

3. Masa Demokrasi Liberal

· Penyaluran tuntutan – tinggi tapi sistem belum memadani

· Pemeliharaan nilai – penghargaan HAM tinggi

· Kapabilitas – baru sebagian yang dipergunakan, kebanyakan masih potensial

· Integrasi vertikal – dua arah, atas bawah dan bawah atas

· Integrasi horizontal- disintegrasi, muncul solidarity makers dan administrator

· Gaya politik - ideologis

· Kepemimpinan – angkatan sumpah pemuda tahun 1928

· Partisipasi massa – sangat tinggi, bahkan muncul kudeta

· Keterlibatan militer – militer dikuasai oleh sipil

· Aparat negara – loyak kepada kepentingan kelompok atau partai

· Stabilitas - instabilitas

4. Masa Demokrasi terpimpin

· Penyaluran tuntutan – tinggi tapi tidak tersalurkan karena adanya Front nas

· Pemeliharaan nilai – Penghormatan HAM rendah

· Kapabilitas – abstrak, distributif dan simbolik, ekonomi tidak maju

· Integrasi vertikal – atas bawah

· Integrasi horizontal – berperan solidarity makers,

· Gaya politik – ideolog, nasakom

· Kepemimpinan – tokoh kharismatik dan paternalistik

· Partisipasi massa - dibatasi

· Keterlibatan militer – militer masuk ke pemerintahan

· Aparat negara – loyal kepada negara

· Stabilitas - stabil

5. Masa Demokrasi Pancasila

· Penyaluran tuntutan – awalnya seimbang kemudian tidak terpenuhi karena fusi

· Pemeliharaan nilai – terjadi Pelanggaran HAM tapi ada pengakuan HAM

· Kapabilitas – sistem terbuka

· Integrasi vertikal – atas bawah

· Integrasi horizontal - nampak

· Gaya politik – intelek, pragmatik, konsep pembangunan

· Kepemimpinan – teknokrat dan ABRI

· Partisipasi massa – awalnya bebas terbatas, kemudian lebih banyak dibatasi

· Keterlibatan militer – merajalela dengan konsep dwifungsi ABRI

· Aparat negara – loyal kepada pemerintah (Golkar)

· Stabilitas stabil

6. Masa Reformasi

· Penyaluran tuntutan – tinggi dan terpenuhi

· Pemeliharaan nilai – Penghormatan HAM tinggi

· Kapabilitas –disesuaikan dengan Otonomi daerah

· Integrasi vertikal – dua arah, atas bawah dan bawah atas

· Integrasi horizontal – nampak, muncul kebebasan (euforia)

· Gaya politik - pragmatik

· Kepemimpinan – sipil, purnawiranan, politisi

· Partisipasi massa - tinggi

· Keterlibatan militer - dibatasi

· Aparat negara – harus loyal kepada negara bukan pemerintah

· Stabilitas - instabil

Proses Penemuan Hukum

2010-11-02T20:53:00.000-07:00

bahwasanya Penemuan hukum dimana terdapat peristiwa dan tidak ditemukan aturan secara tertulis dalam suatu perundang–undangan maka diberikan kewenangan kepada Hakim dalam meberikan penafsiran.

I. Jenis-Jenis Interpretasi Hukum
Jenis –jenis interpretasi hukum menurut Achad Ali (2002:163-176) yang sering digunakan yakni :

1. Interpretasi dengan metode Subtantif
Metode subtantif adalah dimana hukum harus menerapkan suatu teks undangn–undang terhadap kasus In-konkreto dengan belum memasuki taraf penggunaan penalaran yang lebih rumit, tetapi sekedar menerapkan sillogisme.
Contoh : Pasal 378; “ barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun penghapusan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”
Unsur daripada penipuan adalah :
a. dengan maksud untuk menguntungkan diri dengan melawan hukum;
b. menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu;
c. dengan menggunakan salah satu upaya penipuan.
Maksud penipuan tidak ada, atau tidak dijelaskan.

2. Interpretasi Gramatikal
Menurut Achad ali (2002:166) interpretasi Grametikal adalah menafsirkan kata – kata dalam undang –undang sesuai dengan kaidah bahasa. Sedangkan menurut Pitlo (Achmat Ali, 2002:166) interpretasi gramatikal adalah kita mencoba menangkanp arti sesuatu teks menurut bunyi kata-katanya, ini dapat terbatas pada suatu yang otomatis, yang tidak disadari, yang kita lakukan pada saat membaca.
Contoh : Pasal 372 “barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”
Perkataan “memiliki dan “Menggelapkan” dalam pasal 372 tidak selalu mengandung sifat bermanfaat bagi diri peribadi. Dan Pasal 372 KUHP perbuatan terdakwa tidak merupakan penggelapan akan tetapi suatu kasus perdata.

3. interpretasi Historis
Menurut Achad Ali (2002:169) interpretasi historis adalah terdiri atas dua jenis, yaitu: interpretasi menurut sejarah undang –undang dan interpretasi menurut sejarah hukum.
Dalam interpretasi undang – undang hanya dapat diketahui dari orang yang terlibat dalam proses penggodokan suatu perundang –undangan, jadi metode ini adalah kehendak pembuat undang-undang yang dianggap menentukan. Yang dibuktikan dengan beberapa surat-surat dalam pembahasan proses perundang-undangan sampai pada suatu keputusan.
Contoh : undang-undang no. 10 tahun 2004 tentang pembentukan perundang-undangan. Ketika dalam suatu materi undang –undang mebutuhkan interpretasi, maka salah satu metode digunaka adalah metode histroris. Artinya meminta keterangan dari anggota legislatif yang menetapkan atau yang terlibat dalam proses pembentukan undang –undang sampai pada keputusan dalam lembaga legisatif.

4. iterpretasi Sistematis
menurut achad Ali (2002:169) interpretasi sistematis adalah metode yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan system perundang –undangan. Jadi perundang undangan dianggap sebagai suatu sistem yang utuh.
Contoh : dalam suatu masyarakat mengajukan perkara ke pengadilan maka pihak pengadilan tidak boleh menolak dengan alasan buka wewenang atau tidak ada hukum yang mengaturnya. Sebab undang dianggap sebagai suatu sistem yang utuh, tentu ada aturan dalam perundangn undangan yang mengaturnya.

5. interpretasi Sosiologis dan theologis
Achmad Ali (2002:166) bahwa metode menetapkan makna undang-undang berdasarkan tujuan kemasyarakata. Suatu undang–undang yang masih berlaku tetapi sebenarnya sudah usang dan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan zaman. Interpretasi ini berdasarkan hubungan, kebutuhan masa kini, dengan tidak memperdulikan apakah hal itu pada waktu diundangkannya undang-undang itu dikenal atau tidak.
Contoh : Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan aturan untuk agama Islam pada soal perceraian, pernikahan dan warisan dalam KHI banyak pasal tidak berlaku dalam kondisi sosial sekarang ini; seperti persoalan pembagian warisan 1 : 2 akan tetapi dalam acaara peradilan agama tetap menggunakan 1 untuk perempuan dan 2 untuk laki-laki. Walaupun aturan tersebut masyarakat belum mengetahui dan menyepakatinya.

6. interpretasi komparatif
Menurut Achmad Ali (2002:175) interpretasi ini adalah metode membandingkan antara berbagai sistem hukum. Dengan demikian metode ini hanya terutama digunakan dalam bidang hukum perjanjian internasional.
Contoh: “ perbandingan sistem Hukum antara anglo saxon dan eropa continental.

7. interpretasi futuristis
Menurut Achmad Ali (2002:175), interpretasi ini djelaskan undang-undang yang berlaku sekarang Ius Constitutum, dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum ius constitendum
Con toh :

8. interpretasi restriktif
Menurut Achmad Ali (2002:175) interpretasi restriktif adalah metode interpretasi yang sifatnya membatasi. Misalnya secara gramatikan tetangga dalam pasal 666 KUH perdata adalah setiap tetangga termasuk seorang penyewapekarangan sebelanya. Tetapi kalau dibatasi menjadi tidak termasuk tetangga penyewa.
Contoh : pasal 666 KUH Perdata dalah setiap tetangga termasuk seorang penyewa pekarangan sebelanya. Tetapi kalau dibatasi menjadi tidak termasuk tentangga penyewa.

9. interpretasi ekstensif
Menurut Achmad Ali (2002:175) interpretasi ekstensif adalah metode interpretasi yang membuat interpretasi melebihi batas–batas hasil interpretasi garamatikal.
Contoh : Pada pasal 492 KUH Pidana ayat (1) “Barang siapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintangi lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan oranglain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati –hati atau dengan mengadakan tindakanpenjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.
Kalimat “dimuka Umum” bukan hanya dijalan lalu lintas, atau yang mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain. Akan tetapi meliputi semua tempat yang etrsedia bagi umum dalam hal ini losmen-losmen dan tempat minum.

II. Jenis Metode Konstruksi
1. Metode Argumentum Per analogis (analogi)
analogi merupakan salah satu jenis kontruksi hukum yang sering digunakan dala perkara perdata, tetapi yang menimbulkan polemik dalam penggunaannya dalam perkara pidana.
Contoh : dalam Pasal 1576 KU.perdata hanya mengatur tentang jual-beli tidak mengatur tentang wakaf maka hakim wajib melakukan penemuan hukum berdasarkan asas ius curia novit. Mencari esensinya peralihan Hak, maka metode ini digunakan penalaran induksi, berfikir dari yang khusus (Species) ke yang umum (Genus)..
2. Metode Argumentum A’Contrario
Menggunakan penalaran bahwa jika undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan bagi peristiwa diluarnya berlaku kebalikannya.
Contoh : pada pasal 53 UU No.10 Thaun 2004 menjelaskan “masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penetapan maupun pembahasan rancangan undang undang dan rancangan peraturan daerah”. Penjelasan partisipasi tersebut ketika diatur dalam tatib legislatif. Artinya. keterlibatan bukan menjadi suatu kemutlakan kecuali diizinkan dalam atta terti legislatif.
3. Rechtsvervijnings (pengkongkritan hukum) oleh Hakim
Metode pengkongkritan hukum ini bertujuan untuk mengkongkritkan suatu aturan hukum yang terlalu abstrak.
Contoh : pasal 363 (1) KUHP “dengan tuduhan menyuruh melakukan pencurian, orang yang disuruh melakukan harus orang yang tidak dapat ipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Artinya bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan.
4. Fiksi Hukum
Adalah metode penemuan hukum yang mengemukakan fakta-fakta baru kepada kita, sehingga tampil personifikasi baru dihadapi kita (satjipto Raharjo, 1982: 136).
contoh : dengan fiksi bahwa setiap orang dianggap mengetahui hukum yang berlaku sekalipun ia buta huruf atau tidak mengetahuinya sama sekali, berarti ia tetap diatur oleh hukum; contoh Pasal 372 “barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”
Dalam hal ini seseorang sekalipun tidak pernah mengetahui tentang aturan pasal tersebut, ketika ia melakukannya maka ia dikenakan sanksi. Karena dianggap telah mengetahui aturan yang berlaku

Ada BOM dirumah kita...

2010-07-31T02:07:00.000-07:00

Menko Kesra Agung Laksono mengumumkan terjadi 33 ledakan gas seberat 3 kilogram sepanjang tahun 2010.

“Ini data dari Pertamina,” ucap Agung usai memimpin Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) membahas sejumlah ledakan tabung gas 3 kg di Kemenko Kesra, Jakarta, Senin (28/6).

Jawa Barat menjadi wilayah tertinggi terjadinya ledakan dengan 12 kejadian. “Untuk Jabodetabek ada 10 ledakan,” tuturnya.

Dia mengatakan, kejadian ledakan gas tersebut terjadi bukan karena kualitas tabung gas dari pemerintah. Dari data yang masuk ke pemerintah, tidak ada ledakan karena tabung gas.

Ia merinci, ledakan gas paling banyak karena kualitas selang yang buruk sebanyak tujuh kejadian. “Akibat regulator rusak sebanyak lima peristiwa, dan katup sebanyak empat kejadian,” jelasnya.

Kebijakan Politik Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika

2010-05-18T19:29:00.000-07:00

undang-undang narkotika terbaru no 35 tahun 2009

UU narkotika yang disahkan pada 14 September 2009 merupakan revisi dari UU No. 22/1997 tentang narkotika. Pemerintah menilai UU No. 22/1997 tidak dapat mencegah tindak pidana narkotika yang semakin meningkat secara kuantitatif maupun kualitatif serta bentuk kejahatannya yang terorganisir. Namun secara substansial, UU Narkotika yang baru tidak mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan dengan UU terdahulu, kecuali penekanan pada ketentuan kewajiban rehabilitasi, penggunaan pidana yang berlebihan, dan kewenangan BNN yang sangat besar.

I. Adanya Pembatasan Penyimpanan Narkotika

Masyarakat tidak diperbolehkan menyimpan narkotika untuk jenis dan golongan apapun. Pihak yang diperbolehkan melakukan penyimpanan hanya terbatas pada industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuaan.

Hal ini sangat menyulitkan pengguna narkotika yang sedang melakukan pemulihan, dimana para pengguna harus mengunjungi tempat-tempat tertentu. Pembatasan ini memungkinkan para pengguna narkotika untuk mendapatkan narktotika secara ilegal.

II. Pengobatan dan Rehabiltasi

Pasien dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa narkotika yang digunakan untuk dirinya sendiri yang diperoleh dari dokter dan dilengkapi dengan bukti yang sah .

Melalui UU No. 35/2009, para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika tidak lagi diberikan kebebasan dan atas kehendak sendiri untuk sembuh. Rehabilitasi medis dan rehabilitasi social menjadi kewajiban bagi para pecandu.

UU No. 35/2009 juga mewajibkan pecandu narkotika untuk melaporkan diri mereka kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kewajiban tersebut juga menjadi tanggung jawab orang tua dan keluarga.

Rehabiltasi medis dan sosial selain dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah ataupun masyarakat yang akan diatur dalam peraturan menteri . Pertanyaannya, apakah lembaga-lembaga yang memberikan pendampingan terhadap pecandu dapat dikategorikan sebagai tempat pihak yang melakukan rehabiltasi medis dan sosial?

III. Kewenangan BNN dan Penyelidikan

UU No. 35/2009 memberikan porsi besar bagi BNN. Salah satu kewenangan BNN adalah mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran nakotika dan prusukor narkotika. Selain itu BNN dapat mempergunakan masyarakat dengan cara memantau, mengarahkan dan meningkatkan kapasitas mereka untuk melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika dengan cara memberdayakan anggota masyarakat.

Dalam hal melakukan pemberantasan narkotika, BNN diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan, peredaran narkotika, dan prekusor narkotika beserta dengan kewenangan yang dimilki penyelidik dan penyidik seperti penangkapan selama 3 x 24 jam dan dapat diperpanjang 3×24 jam ditambah penyadapan.

Pemberiaan kewenagan yang besar terhadap BNN, khususnya menjadikan BNN sebagai penyidik menimbulkan pertanyaan, apakah karena pihak kepolisiaan dinilai tidak bisa melakukan pengusutan terhadap tindak pidana narkotika dengan baik, kemudian kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan diberikan kepada BNN?

Porsi kewenangan BNN yang terlalu besar seperti dalam penahanan dan penggeledahan yang tidak dimiliki oleh penyidik kepolisiaan akan menimbulkan permasalahan secara kelembagaan, dan rasa persamaan hukum bagi tersangka yang diperiksa di BNN dan kepolisian.

IV. Putusan Rehabiltasi bagi para pecandu Narkotika

Walaupun prinsip dalam UU No. 35/2009 adalah melakukan rehabilitasi bagi para pecandu narkotika, tetapi dalam UU ini masih menggunakan kata “dapat” untuk menempatkan para pengguna narkotika baik yang bersalah maupun yang tidak bersalah untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabiltasi. Hakim juga diberikan wewenang kepada pecandu yang tidak bermasalah melakukan tidak pidana narkotika untuk ditetapkan menjalani pengobatan dan rehabiltasi. Ketentuan tersebut menimbulkan pertanyaan:

- Apakah penggunaan kata “dapat” menjadi suatu acuan mutlak agar hakim untuk memutus atau menetapkan pecandu narkotika menjalani proses rehabilitasi?
- Apakah penerapan penjalanan pengobatan dan rehabiltasi juga diterapkan di tingkatan penyidikan dan penuntutan?

V. Peran Serta Masyarakat

Selain memberikan kewengan yang besar terhadap penegak hukum, khususnya BNN, UU No. 35/2009 juga mewajibkan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika. Masyarakat dijadikan seperti penyelidik dengan cara mencari, memperoleh, dan memberikan informasi dan mendapatkan pelayanan dalam hal-hal tersebut. Dalam UU ini masyarakat tidak diberikan hak untuk melakukan penyuluhan, pendampingan dan penguatan terhadap pecandu narkotika.

Peran serta masyarakat yang dikumpulkan dalam suatu wadah oleh BNN dapat menjadi suatu ketakutan tersendiri karena masyarakat mempunyai legitimasi untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan narkotika tanpa adanya hak yang ditentukan oleh Undang-Undang.

VI. Ketentuan Pidana

UU No. 35/2009 memiliki kencederuangan mengkriminalisasi orang, baik produsen, distributor, konsumen dan masyarakat dengan mencantumkan ketentuan pidana sebanyak 39 pasal dari 150 pasal yang diatur dalam UU tersebut.

UU No. 35/2009 menggunakan pendekatan pidana untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika. Penggunaan pidana masih dianggap sebagai suatu upaya untuk menakut-nakuti agar tidak terjadinya penggunaan narkotika. Hal tersebut didukung dengan diberikannya suatu keweangan yang besar bagi BNN yang bermetafora menjadi institusi yang berwenang untuk melakukan penyadaran kepda masyarakat, melakukan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan dalam tindak pidana narkotika.

Lebih jauh, menilai ketentuan pidana yang diatur di dalam UU No. 35/2009 sebagai berikut:

a. Tidak mementingkan unsur kesengajaan dalam Tindak Pidana narkotika
Penggunaan kata ”Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum” dalam beberapa pasal UU No. 35/2009 dengan tidak memperdulikan unsur kesengajaan, dapat menjerat orang-orang yang memang sebenarnya tidak mempunyai niatan melakukan tindak pidana narkotika, baik karena adanya paksaan, desakan, ataupun ketidaktahuaan.

b. Penggunaan sistem pidana minimal
Penggunaan sistem pidana minimal dalam UU No. 35/2009 memperkuat asumsi bahwa UU tersebut memang diberlakukan untuk memidanakan masyarakat yang berhubungan dengan narkotika. Penggunaan pidana minimal juga akan menutup hakim dalam menjatuhkan putusan walaupun di dalam prakteknya, hakim dapat menjatuhkan putusan kurang dari pidana minimal dan hal tersebut diperbolehkan oleh Ketua Mahkamah Agung.

c. Kriminalisasi Bagi orang tua dan masyarakat
UU No. 35/2009 memberikan ancaman hukuman pidana (6 bulan kurungan) bagi orang tua yang sengaja tidak melaporkan anaknya yang menggunakan narkotika untuk mendapatkan rehabilitasi. Meskipun unsur ’kesengajaan tidak melapor’ tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu, unsur tersebut tidak mengecualikan orang tua yang tidak mengetahui bahwa zat yang dikonsumsi anaknya adalah narkotika.

UU No. 35/2009 juga menuntut agar setiap orang melaporkan tindak pidana narkotika. UU ini memberikan ancaman pidana maksimal 1 tahun bagi orang yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika. Penerapan pasal ini akan sangat sulit diterapkan karena biasanya pasal ini digunakan bagi pihak-pihak yang ditangkap ketika berkumpul dengan para pengguna narkotika. Orang tersebut juga dapat dipergunakan sebagai saksi mahkota untuk memberatkan suatu tindak pidana narkotika. Pasal ini juga mengancam para pihak yang mendampingi komunitas pecandu narkotika.

Pada ketentuaan peran serta masyarakat dalam BAB XIII masyarakat tidak diwajibkan untuk melaporkan jika mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika atau peredaran gelap narkotika. Ketentuan ini menunjukan ketidak singkronan antara delik formal dengan delik materiil.

d. Persamaan hukuman bagi percobaan dan tindak pidana selesai
UU No. 35/2009 menyamakan hukuman pidana bagi pelaku tidak pidana selesai dengan pelaku tidak pidana percobaan. Tindak Pidana Narkotika adalah suatu kejahatan karena perbuatan tersebut memiliki efek yang buruk. Delik percobaan mensyaratkan suatu tindak pidana tersebjut terjadi, sehingga akibat tindak pidana tersebut tidak selesai, sehingga seharusnya pemidanaan antara pelaku tidak pidana percobaan dan pelaku tidak pidana selesai harus dibedakan.

KPK Siap Periksa Boediono dan Sri Mulyani

2010-04-28T20:49:00.000-07:00

Setelah sempat tarik ulur mengenai waktu, akhirnya KPK akan memintai keterangan kepada Boediono dan Sri Mulyani. Dua pejabat negara itu akan diperiksa dalam penyelidikan kasus Bank Century.

"Dimungkinkan besok dua-duanya," kata wakil ketua KPK M Jasin saat ditemui usai RDP dengan Komisi III di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/4/2010) malam.

Jasin belum bisa memastikan waktu pemeriksaan Boediono dan Sri Mulyani. Soal berapa tim yang akan diturunkan dalam pemeriksaan kali ini, Jasin juga belum bisa memastikannya.

"Wah itu nanti teknis bagaimana kita lihat besok," elak Jasin.

Boediono yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden RI akan dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai mantan Gubernur BI. Menurut informasi, hampir dapat dipastikan mereka berdua tidak akan diperiksa di KPK, melainkan akan diperiksa di Kantor MenKeu dan di Kantor Wapres, dengan alasan ke dua pejabat ini sedang sibuk. Kalau seperti itu ternyata ada perlakuan istimewa yang dilakukan oleh KPK terhadap 2 pejabat tinggi tersebut, sehingga pemeriksaan di kantor tersebut menimbulkan pro dan kontra. Wajar saja apabila beberapa anggota pansus Century kemarin meminta kepada Presiden SBY agar me-non aktifkan sementara kedua pejabat tinggi tersebut untuk kepentingan Penyelidikan dan pemeriksaan.

Dukungan untuk Susno Duadji

2010-04-26T19:03:00.000-07:00

Nama Mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji mencuat setelah dirinya 'bernyanyi' soal adanya markus pajak di Mabes Polri. Dukungan dari berbagai kelompok melalui spanduk terbentang di pagar depan halaman rumahnya di Jl Cibodas I No 7, Puri Cinere, Depok, Jawa Barat. Sedikitnya ada 4 spanduk dukungan terhadap Susno mulai dari yang berukuran 60 x 40 cm hingga baliho berukuran 3 x 4 meter. Spanduk tersebut sudah terpasang sejak seminggu terakhir di teras dan pagar rumah Susno. Spanduk tersebut dipasang oleh para pendukung Susno dari berbagai organisasi massa dan gerakan mahasiswa yang mendukung untuk terus membongkar mafia pajak di tubuh Polri.

Hampir setiap hari rumah Susno didatangi oleh para pemburu berita untuk meminta keterangan dari Jenderal Bintang Tiga itu. Susno dan keluarga menerima baik setiap kedatangan para pewarta dan menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan kepadanya.

Sesekali tampak kerabat dan sanak saudara Susno terlihat mengunjungi rumah kediaman mantan Kapolda Jawa Barat ini. Dukungan moral serta simpati terus mengalir kepada Susno sebagai penyemangat agar tetap berkontribusi dalam upaya reformasi di tubuh Polri, hal itu juga yang dilontarkan oleh Poros Muda Cianjur yang diwakili oleh Ketua Poros Muda Cianjur yaitu Firman Mulyadi, di sela-selan kunjungannya untuk bersilaturahmi serta memberi dukungan secara moril kepada mantan Kabareskrim Mabes Polri tersebut. Dalam acara silaturahmi tersebut Komjen Susno Duadji mengatakan bahwa manuver dirinya melakukan hal tersebut tiada lain dan tiada bukan adalah untuk mereformasi institusi POLRI yang selama ini memang banyak masalah sekali. Dalam silaturahmi tersebut, ketua Poros Muda Cianjur yaitu Firman Mulyadi menyatakan dukungannya kepada Komjen Susno Duadji untuk terus maju dan tanpa takut untuk menegakan keadilan, serta membongkar semua ketidak adilan yang ada di negara kita. Pada prinsipnya kita sangat apresiasi sekali dengan manuver yang dilakukan oleh Komjen Susno Duadji ini, karena yang kami apresiasi adalah semangatnya untuk memperjuangkan kebenaran, masalah motif nya apa, menurut kami itu menjadi tidak penting, yang terpenting adalah semangat untuk menegakan kebenaran, kata Firman Mulyadi Ketua Poros Muda Ciaanjur ini.

Sebuah Drama Yang Melelahkan Bangsa

2010-04-23T00:44:00.000-07:00

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan alasan sosiologis tak dapat menjadi dasar dalam penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Hakim membatalkan SKPP itu dan memerintahkan kejaksaan membawa kasus Bibit-Chandra ke Pengadilan.

Sesungguhnya, tidak cuma alasan sosiologis saja yang mejadi dasar diterbitkannya SKPP itu oleh Kejaksaan Negeri Selatan. SKPP itu juga memuat alasan yuridis, bahkan disebutkan sebagai alasan pertama.

Website Kejari Jaksel yang beralamat di www.kejari-jaksel.go.id, Senin (20/4/2010), masih memuat riwayat lengkap penerbitan SKPP itu berikut alasan yang mendasarinya. Dimulai dari diserahkannya berkas kasus yang membuat Bibit-Chandra didudukkan sebagai tersangka itu pada 26 dan 30 November 2009.

Sehari setelah itu, atau persisnya tanggal 1 Desember 2009, Kejari Jaksel menerbitkan SKPP untuk menghentikan penuntutan perkara tersebut. Bibit dan Chandra saat itu juga diundang hadir ke Kantor Kejari Jaksel di Jl Rambai untuk menandatangani SKPP.

SKPP untuk Chandra bernomor Tap-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, sedangkan SKPP untuk Bibit bernomor Tap-02/0.1.14/Ft.1/12/2009. SKPP itu diserahkan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Setia Untung Arimuladi.

Bibit dan Chandra sebelumnya disangkakan telah melalukan upaya pemerasan dan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan surat cekal tersangka korupsi Anggoro Widjojo dan pencabutan cekal buronan Joko Tjandra. Keduanya dianggap melangga Pasal 12 huruf e; Pasal 15 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 dan/atau Pasal 23 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 421 KUHP. Dengan terbitnya SKPP itu, penuntutan keduanya resmi dihentikan.

Arimuladi menyatakan, kedua perkara pimpinan KPK itu dihentikan dengan alasan yuridis. Perbuatan tersangka, meskipun telah memenuhi rumusan delik yang disangkakan, namun karena dipandang tersangka tidak menyadari dampak yang akan timbul atas perbuatannya, perbuatan tersebut dianggap hal yang wajar dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya. Hal yang sama juga telah dilakukan pendahulu Bibit-Chandra, sehingga keduanya dapat diterapkan ketentuan Pasal 50 KUHP.

Sedangkan untuk alasan sosiologis, Arimuladi menyatakan, adanya suasana kebatinan yang berkembang saat itu membuat perkara Bibit-Chandra tidak layak diajukan ke pengadilan, karena lebih banyak mudharat dari pada manfaatnya. Penghentian penuntutan itu juga untuk menjaga harmonisasi lembaga penegak hukum (Kejaksaan, Polri dan KPK) dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi.

"Dan masyarakat memandang perbuatan yang dilakukan oleh tersangka tidak layak untuk dipertanggungjawabkan kepada tersangka karena perbuatan tersebut adalah dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya di dalam pemberantasan korupsi yang memerlukan terobosan-terobosan hukum," demikian website tersebut menuliskan pernyataan Arimuladi.

Dalam berbagai kesempatan, baik Bibit dan Chandra telah membantah melakukan perbuatan yang disangkakan itu. Polisi menuding Bibit menerima uang sekitar Rp 1,5 miliar pada kurun waktu 12-18 Agustus 2008 di hotel Bellagio Residence, Jakarta. Namun, Bibit menyatakan, pada saat itu ia tengah berada di Peru.

Sementara Chandra mengatakan, tuduhan dirinya menerima uang itu sebagai fitnah. Ia menyesalkan berubah-ubahnya tanggal penerimaan uang itu di berkas polisi. Setelah menyebut uang itu diterimanya pada 27 Februari, polisi lantas mengubah menjadi tanggal 15 April dan terakhir sekitar Maret 2009.
Namun lagi-lagi ini bagaikan sebuah drama yang tidak usai-usai, masyarakat telah lelah menyaksikan semua drama ini, siapa benar dan siapa salah jadi pertanyaan yang penting, apakah dimenangkan pra peradilan oleh pihak Anggodo ini mengidentifkasikan dengan adanya rencana KPK untuk memanggil pejabat-pejabat penting negara terkait kasus 6,7 Triliun ??? Entahlah tapi masyarakat telah lelah, energi kita telah terkutas habis untuk sebuah drama yang belum berujung.

Imigrasi Pegang 2 Identitas Inisial SJ

2010-04-13T23:34:00.000-07:00

Direktorat Jenderal Imigrasi memegang dua identitas dengan inisial SJ. Dua orang itu adalah Sjahril Djohan dan satunya Syahril Syah Johan.

"Ada dua identitas yang mirip SJ dan sampai saat ini kita masih belum dapat memastikan apakah dua orang itu yang dimaksud," kata Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian Ditjen Imigrasi, Muchdor, di kantornya, Jakarta, Jumat 9 April 2010.

Muchdor menjelaskan, berdasarkan data imigrasi, Sjahril Djohan diketahui pernah melakukan perjalanan ke Australia pada 27 Februari 2009 melalui Bandara Soekarno Hatta. Sjahril diketahui juga telah kembali ke Indonesia pada 1 NOvember 2009 dari Amsterdam.

Sedangkan untuk Syahril Syah Johan, diketahui melakukan perjalanan ke Kuala Lumpur pada 13 Desember 2009. "Hingga kini belum ada data kepulangannya," jelasnya.

Dalam pertemuan tertutup dengan Komisi III Bidang Hukum DPR kemarin, Komisaris Jenderal Susno Duadji menyebut dua inisial yakni MP, mantan petinggi Polri dan SJ, si makelar kasus. "Karena memang ada Mr X yang dekat dengan MP. Menurut Susno, Mr X yang berinisial SJ itu mantan orang Deplu (Departemen Luar Negeri)," kata anggota Komisi III DPR Nashir Djamil dalam perbincangan dengan VIVAnews, Jumat 9 April 2010.

Kendati demikian, kata dia, dalam pertemuan tertutup itu Susno hanya menyebut inisial. Susno tidak merinci siapa orang berinisial SJ itu dalam rapat tertutup kemarin.

"Dia disebut mafia. Kalau ada kasus-kasus, SJ turut merekayasa kasus," ujar anggota DPR dari daerah pemilihan Nanggroe Aceh Darussalam ini.

Sidang In Absentia Menanti Susno Duadji

2010-03-26T22:42:00.000-07:00

Polisi tak kehilangan akal untuk menyikapi untuk bisa memeriksa Komjen (pol) Susno Duaji yang sempat menolak untuk diperiksa Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri, Jumat (26/3) pagi ini. Mabes Polri langsung menyiapkan skenario sidang in absensia (tanpa kehadiran terdakwa) jika Susno terus menurus menolak pemanggilan.

"In absensia tetap berjalan," ujar Kadiv Humas Polri Irjen (pol) Edward Aritonang, di Mabes Polri, Jumat (26/3) sore. Pasalnya, Mabes Polri menganggap Susno tak bersikap kooperatif untuk memenuhi panggilan pemeriksaan terkait kasus dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik.

Dengan penolakan ini Mabes Polri menganggap mantan kabareskrim itu tidak menunjukkan itikad baiknya. "Komjen (pol) Susno memang tidak berniat untuk memenuhi tanggungjawab dan kewajiban," tandas Edward.

Lebih lanjut dijelaskan, tanda-tanda kurang kooperatifnya Susno telah nampak mulai dari panggilan pertama Kamis (18/3) lalu. Saat itu, Susno, menolak hadir dengan alasan sedang memenuhi panggilan serupa dari Satgas Anti Mafia hukum. Namun Dalam panggilan kedua, papar Edward, Susno hadir namun tak mau menjawab detail pertanyaan penyidik dengan bebebrapa alasan.

Sedangkan dalam pemanggilan ke tiga pagi ini, Susno hadir namun menolak diperiksa. Alasannya, dasar aturan pemeriksaan berupa Peraturan Kapolri (Perkap) yang digunakan sebagai dasar, belum diundangkan. Namun ujar Edward, penafsiran ini keliru. Sebab, Perkap itu telah disahkan jauh sebelum aturan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 1 tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebaran Peraturan diterbitkan.

Perpres itu mensyaratkan agar setiap peraturan yang dibuat pejabat setingkat menteri harus diundangkan dan dimasukkan dalam lembaran negara. Maksud Perpres ini, jelas Edward, Perkap yang dimasukkan lembaran negara adalah peraturan yang dibuat setelah 2007 atau setelah Perppres 1/2007 diterbitkan. "Ini (perkap) disahkan jauh sebelumnya,’’ tambah Edward.

Cicak VS Buaya.....Sapa yang menang ?

2009-09-18T00:46:00.000-07:00

Konflik antara Polri dan KPK, yang menjadi isu hangat di masyarakat sebagai drama ’Cicak vs Buaya’ kembali memanas. Kedua lembaga penegak hukum itu saling membongkar keterlibatan oknum pejabat mereka dalam kasus-kasus penyalahgunaan kewenangan dan jabatan.

Hari ini, Polisi memeriksa tiga orang Komisi Pemberantasan Korupsi. Termasuk diantaranya Kepala Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Khaidir Ramli. Mereka diperiksa terkait dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Wakil Ketua Bidang Penindakan, Chandra M Hamzah.

“Saya dimintai keterangan oleh penyidik sesuai dengan surat panggilan disebutkan penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan CMH (Chandra M Hamzah),” kata Kepala Biro Hukum KPK, Khaidir Ramli, usai diperiksa di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (10/09) siang.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Bibit Samad Riyanto mengungkapkan saat ini polisi membidik KPK dalam dua kasus. Yakni dugaan pemerasan dan penyalahgunaan wewenang. Kasus dugaan pemerasan ini mencuat dari testimoni Ketua KPK nonaktif Antasari Azhar. Dalam testimoninya, Antasari mengaku telah bertemu dengan Anggoro di Singapura. Dalam pertemuan itu, Anggoro mengaku telah dimintai sejumlah uang oleh oknum KPK. Anggoro menyebutkan nama pimpinan, direktur, penyidik, dan sopir KPK ikut menikmati uang itu. Terkait kasus ini, polisi sudah menjerat satu tersangka, yakni Ari Muladi. Ari dijerat tiga pasal yaitu pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat, pasal 372 KUHP tentang penggelapan, dan pasal 378 KUHP tentang penipuan.
Suap itu dilakukan karena Anggoro diduga terlibat dengan kasus Sistem Komunikasi Radio Terpadu yang saat ini tengah diusut KPK. Anggoro yang berstatus buronan itu sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Sedangkan kasus dugaan penyalahgunaan wewenang itu terkait dengan pemberian cekal kepada Anggoro. KPK pada 2008 mencekal Anggoro terkait kasus dugaan suap proyek Pelabuhan Tanjung Api-Api dengan tersangka anggota dewan Yusuf Erwin Faishal. Sementara itu seorang pejabat Polri, Komjen Pol Susno Duaji malah dibidik oleh KPK diduga terlibat dalam kasus Bank Century. Sebelumnya, KPK mengatakan akan mengkaji keterlibatan Susno Duaji dalam kasus Bank Century. “Kita akan kaji sindikasi apakah SD ini terlibat,” ujar Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Bibit Samad Riyanto di KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (9/9). Sejak sebulan yang lalu nama SD (diduga Susno Duaji) dikait-kaitakan dengan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Susno Duaji. Namun Susno membantahnya dan dia hanya mengatakan bahwa ponselnya disadap. Susno tahu dirinya disadap karena Polri memiliki alat canggih untuk mendeteksi penyadapan. Sayangnya Susno tidak mau menyebut institusi mana yang menyadapnya. Susno hanya menyebut ‘cicak kok berani melawan buaya.

Namun di tengah berbagai polemik tersebut, kita sedang menyaksikan bahwa KPK sedang di serang dari berbagai sudut, mulai dari berbagai kewenangan yang akan di lucuti oleh DPR, sampai tuduhan penyalahgunaan wewenang oleh kepolisian. Dalam kasus ini anggota KPK di di tuduh melakukan penyalahgunaan wewenang/kekuasaan itu terkait dengan pemberian cekal kepada Anggoro. KPK pada 2008 mencekal Anggoro terkait kasus dugaan suap proyek Pelabuhan Tanjung Api-Api dengan tersangka anggota dewan Yusuf Erwin Faishal. Di dalam UU KPK di beri wewenang untuk dapat melakukan pencekalan/penyadapan dalam rangka kepentingan penyidikan/penyelidikan, namun apabila dalam pelaksanaan kewenangan tersebut ada penyalahgunaan wewenang, maka mekanisme hukum yang harus di tempuh adalah pra peradilan, dan yang harus mem pra pradilan kan KPK tentu adalah pihak yang merasa di rugikan atas penyalahgunaan wewenang tersebut, bukan nya polisi melainkan orang yang telah di cekal tersebut, jadi tidak relevan kalau para pimpinan KPK di jadikan tersangka dalam kasus penyalahgunaan wewenang oleh kepolisian. Kalau para pimpinan KPK tersebut di jadikan tersangka atas kasus dugaan suap, itu rasional dan memang ranah polisi. Namun kalau para pimpinan KPK di jadikan tersangka dalam kasus penyalahgunaan wewenang oleh kepolisian atas kasus cekal tersebut, itu menjadi aneh...

GANYANG MALAYSIA

2009-08-29T00:59:00.000-07:00

Hari ini, Selasa 2 Juni 2009, suasana konfrontatif antara Indonesia dan Malaysia kembali membara. Pemicunya adalah provokasi kapal Kepolisian Diraja Malaysia ke wilayah perairan Indonesia di blok Ambalat. Media cetak, elektronik, online, memberitakan ulah negeri jiran yang “keterlaluan”. Tak ayal, tidak hanya blogger... tidak sedikit masyarakat yang terbakar amarah, dan siap “ganyang Malaysia”.

Sontak seorang sahabat memintaku mengilas balik sejarah “Ganyang Malaysia”, sejarah Bung Karno mengobarkan perang terhadap “boneka British”. Bahkan bila perlu, dikilas balik ke saat di mana Perdana Menteri Inggris Harold McMilan dan Perdana Menteri Malaysia Tungku Abdul Rahman merancang “Proyek Malaysia” dalam perundingan di London Oktober 1961 dan dilanjutkan Juli 1962. Bung Karno meradang. Sebab, proyek nekolim itu memang sengaja dibentuk untuk “mengerangkeng”, “memojokkan” dan melumpuhkan kekuatan Indonesia (baca: Bung Karno). Fakta di lapangan, bahkan Rakyat Malaysia sendiri menolak negeri boneka Malaysia bentukan Inggris. Sebab, itu berarti memperpanjang cengkeraman Inggris di negeri semenanjung itu. Mereka bahkan lebih memilih bergabung dengan Indonesia daripada Malaysia tetap dicengkeram Inggris.

Itu hanya sekilas latar belakang konfrontasi Indonesia – Malaysia yang dikobarkan Bung Karno dengan jargon “Ganyang Malaysia”, “Ini Dadaku, Mana Dadamu”…. Saya sendiri merasa tidak terlalu tertarik menguak kembali kisah itu. Sebab, literatur “Konfrontasi Indonesia – Malaysia” terlalu banyak bisa kita jumpai secara online. Artinya, kalau saya ungkap kembali sejarah tadi di blog ini, maka hanya sedikit manfaat yang bisa dipetik dari tulisan itu. Sebab, yang terjadi kemudian hanyalah copy-paste, pengulangan…. Lantas, kalau itu yang saya lakukan, untuk apa pula Anda mengunjungi blog ini? Sampailah saya pada upaya telaah pustaka, mencari sesuatu yang –setidaknya bagi saya– adalah hal baru. Tertumbuklah mata saya pada buku yang belum lama saya jadikan rujukan tulisan terdaulu, yakni buku Memoar Oei Tjoe Tat, Pembantu Presiden Soekarno. Ada beberapa hal yang saya rasa menarik perlu kita ketahui, agar kita bisa melihat Malaysia secara lebih lengkap.

Tahukah Anda, sebagai sebuah negara, sejatinya Malaysia tidaklah memiliki kedaulatan penuh. Benar kata Bung Karno, ia tak lebih dari B-O-N-E-K-A…. boneka Inggris. Dalam kalimat yang saya rasa sepadan, bahwa sejatinya, Malaysia bukanlah negara merdeka. Malaysia –seperti halnya negara commonwealth/persemakmuran lain– tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari cengkeraman Inggris.

Negara Malaysia dibentuk di atas sebuah perjanjian antara Inggris dan Malaysia. Pasal VI perjanjian yang ditandatangani di London pada 9 Juli 1963 tertera: Pemerintah Malaysia harus mengizinkan pemerintah Inggris menggunakan haknya dalam meneruskan pemeliharaan pangkalan-pangkalan militer dan fasilitas-fasilitas yang kini dipegang oleh penguasa militer Inggris di Singapura dan pemerintah Malaysia harus mengizinkan pemerintah Inggris mempergunakan pangkalan-pangkalan tersebut jika sewaktu-waktu Inggris perlu.
Selain itu, Malaysia mengizinkan Inggris menyewa tanah selama 999 tahun untuk dijadikan pangkalan militer. Sebagai contoh, Naval Base Sembawang 999 tahun. Kanji juga 999 tahun. Di samping itu, masih banyak tempat lain: Loyang Yurongbukittombok, Mount Faber, dll. Saya menghitung, jika perjanjian itu ditandatangani tahun 1963, dan berlaku untuk 999 tahun ke depan, itu artinya, Malaysia masih menjadi negara “jajahan” Inggris sampai tahun 2962 Masehi….. Lantas, apa yang mereka banggakan dengan status Malaysia sebagai sebuah negara? Mestinya tidak terlalu bangga. Atau bahkan malu menjadi boneka imperialis. Akan tetapi, jangan-jangan karena status itulah mereka menjadi ekspansionis. Setelah mencaplok Sipadan – Ligitan melalui kemenangan mereka bersengketa dengan Indonesia di Mahkamah Internasional, kini mereka terus menyoal Blok Ambalat. Mereka, dapat saya pastikan, akan terus dan terus memprovokasi Indonesia. Yang paling mudah adalah dengan manuver-manuver armada kapal mereka, baik milik institusi militer ataupun kepolisian. Dan, manakala kita terprovokasi dan menyulut konflik sehingga menjadi sengketa antarnegara, maka persoalan itu tentu akan dibawa ke Mahkamah Internasional di Denhaag, Belanda. Mari kita camkan, siapakah Belanda itu? Belanda adalah sekutu Inggris. Siapakah Inggris? Inggris adalah sang “Pemilik” Malaysia. Semoga, tulisan singkat ini menjadi bahan renungan yang bermanfaat.

moar Pembantu Presiden Sukarno Bernama Oei Tjoe Tat

Bangsa ini tidak boleh melupakan seorang Tionghoa bernama Oei Tjoe Tat. Pria kelahiran Solo 26 April 1922 ini adalah salah satu pembantu Prsiden Sukarno dalam jabatan Menteri Negara Diperbantukan Presideium Kabinet Kerja periode 1963 – 1966. Sebagai pemuda terdidik, Oei Tjoe Tat memiliki suatu idealisme yang membanggakan. Dia menginginkan Indonesia yang pluralistik, yang tidak membeda-bedakan warga negaranya berdasarkan asal-usul, agama, rasial, budaya, dan pandangan politiknya. Untuk memegang idealismenya, Oei Tjoe Tat harus mengalami perjalalanan hidup yang berliku. Baik semasa menjadi pengacara, ataupun dalam kegiatan selanjutnya, ia mengalami pasang-surut yang tidak mudah guna mewujudkan impiannya tadi. Sarjana Hukum lulusan Recht Hogeschool (RH) (1940 – 1942) dan Univeriteit van Indonesie, Faculteit der Rechtgeleerdheid & van Sociale Wetenschappen di Jakarta ini, memuncaki kariernya sebagai seorang menteri, pembantu Presiden Sukarno. Bisa jadi, kekentalan jiwa dan spirit nasionalisme serta pluralisme itu makin terpupuk saat ia menjalani “wawancara khusus” di Istana Bogor sebelum resmi menjadi menteri. Ia menceritakan betapa Bung Karno bisa sangat misterius bahkan cenderung menakutkan. Seperti pertanyaan pertama yang Bung Karno sampaikan kepada Oei Tjoe Tat, “Mengapa Mr. Oei datang ke sini?” Oei menjelaskan semua alasan, mulai dari telepon pasukan Cakrabirawa yang memintanya menghadap Bung Karno di Istana Bogor, sampai keresahan dan rasa penasarannya yang begitu tinggi karena ia tidak diberitahu duduk soal mengapa dipanggil ke Istana Bogor. Sejumlah pentolan organisasi politik dan tokoh masyarkat yang dekat dengan Bung Karno, tidak satu pun mengetahui ihwal pemanggilan Oei oleh Bung Karno. “Saya panggil Mr. Oei untuk diangkat menjadi Menteri yang akan membantu Presiden dan Presidium (Dr. Subandrio, Dr. Leimena, dan Chaerul Saleh). Bagaimana?” Oei Tjoe Tat menjawab polos, “Mengagetkan, tak perah say impikan dan inginkan.” Rupanya Bung Karno tidak berkenan dengan jawaban itu, sehingga memberondong Oei dengan pertanyaan yang bertujuan menguji loyalitasnya sebagai kader Partindo, ketaatannya kepada Presiden Republik Indonesia dan Pemimpin Besar Revolusi, dan sebagainya, dan sebagainya. Oei Tjoe Tat pun akhirnya menerima baik pengangkatan itu. Apalagi setelah Bung Karno dengan suara berat berkata, “Sayalah yang menentukan kapan Bangsa, Negara, dan Revolusi memerlukan Saudara, bukan Saudara sendiri.”

Pancasila, Ideologi Kelas Dunia

Memprihatinkan, bahwa sebagai ideologi, Pancasila makin pudar dari waktu ke waktu. Alih-alih menentang komunisme, menolak liberalisme, tetapi sejatinya Pancasila itu sendiri sedang dalam proses kemunduran yang dahsyat.

Sebagai ideologi, Pancasila telah mencapai posisi puncak pada tanggal 30 September 1960, bersamaan dengan pidato Presiden Sukarno di depan Sidang Umum PBB ke-15. Naskah pidato Bung Karno begitu termasyhur dengan judul megah: “To Build the World Anew”, membangun tatanan dunia yang baru berdasarkan Pancasila. Dalam kesempatan itu, dengan sangat fasihnya, Bung Karno mengupas satu demi satu Pancasila dan penafsiran serta pemaknaannya. Ia juga dengan bangga mengatakan bahwa Pancasila adalah sebuah ideologi alternatif. Pidato Bung Karno telah memukau para pemimpin dunia, dan Pancasila yang dirangkai dari butir-butir manikam warisan bangsa Nusantara, telah merasuk ke dalam sanubari para pemimpin dunia. Ada baiknya, dalam memperingati Kelahiran Pancasila 1 Juni, kita tidak hanya menengok sejarah lahirnya Pancasila, atau menyoal tentang makin tipisnya pamahaman generasi muda terhadap makna ideologi Pancasila. Saya mengajak, kita meluangkan waktu sejenak, baca kembali pidato lahirnya Pancasila yang diucapkan Bung Karno. Kita resapi, dan kita sebarkan sebagai bagian dari upaya melestarikan ideologi bangsa. Sebelum menulis naskah ini, saya sempat men-search “LAHIRNYA PANCASILA” di Mister Google, hasilnya luar biasa. Banyak sekali laman tentang lahirnya Pancasila. Itu artinya, sumber informasi tentang Pancasila sangatlah banyak. Tinggallah kita, berusaha meresapi dan memaknainya dalam tata kehidupan sehari-hari. Termasuk, tentu saja, memilih calon pemimpin bangsa yang concern terhadap ideologi Pancasila Terakhir, Oei Tjoe Tat kembali bikin “perkara” dengan Bung Karno, ketika ia melontarkan pertanyaan, “Apakah nanti sebagai Menteri Republik Indonesia saya sebaiknya mengganti nama, dan apakah Presiden berkenan memilihkan nama baru saya?” Muka Bung Karno sontak merah, dan berkata meledak-ledak, “Wat? Je bent toch een Oosterling? Heb je gen respect meer voor je vader, die je die naam heft gegeven…” (Apa? Kamu kan orang Timur? Apa kamu sudah kehilangan hormat pada ayamu, yang memberi kamu nama itu?” Jawaban Bung Karno ditangkap jelas oleh Oei Tjoe Tat, bahwa Presiden Sukarno bukan rasialis. Sepulang dari Bogor dan menceritakan pertemuannya dengan Bung Karno, istrinya hanya melongo. Di sisi lain, mendengar cerita itu, Partindao dan Baperki (dua organisasi tempat Oei Tjoe Tat berkiprah), merasa puas dan bangga. Begitulah sekelumit buku Memoar Oei Tjoe Tat, Pembangu Presiden Soekarno, terbitan Hasta Mitra. Naskah memoar Oei, disunting oleh Pramoedya Ananta Toer dan Stanley Ai Prasetyo. Pancasila, Ideologi Kelas Dunia

Nyaris Dibantai Nica, Bung Karno Diselamatkan Tentara India

Pasca proklamasi, suasana kian genting. Keterpurukan Jepang dari Sekutu, serta belum adanya perintah menyerah dari Kaisar, membuat serdadu Jepang yang ada di Indonesia frustrasi. Dalam situasi seperti itu, Sekutu kembali mendarat di Bumi Pertiwi, hendak mengoyak-koyak kembali kemerdekaan yang sudah diproklamasikan Bung Karno dan Bung Hatta, atas nama rakyat Indonesia.

Syahdan, sebelum Bung Karno dan Bung Hatta akhirnya memutuskan hijrah ke Yogyakarta tahun 1946, sebelumnya telah dipicu oleh sebuah peristiwa upaya pembantaian terhadap Bung Karno oleh para tentara Sekutu gabungan di Jl.Kramat, Jakarta Pusat. Peristiwanya bermula ketika pada suatu hari, Bung Karno hendak mengunjungi dokter pribadinya, Dr. R. Soeharto yang beralamat di Jl. Kramat 128, Jakarta Pusat. Apa lacur, ketika hendak mencapai tujuan, sekelompok tentara Sekutu mencegat mobil Oldsmobile yang membawa Bung Karno. Mereka langsung mengepung dan mengarahkan senapan berbayonet ke arah mobil Sukarno. Senapan itu telah dikokang sebelumnya. Itu berarti, peluru setiap saat bisa dimuntahkan guna membinasakan proklamator kita. Peristiwa itu, sontak menggegerkan masyarakat yang melihatnya. Kabar tersebar begitu cepat, laksana tertiup angin. Salah satu menerima kabar adalah Tabib Sher, seorang tabib asal India yang membuka praktek di Jl. Senen Raya, tak jauh dari Jl. Kramat Raya. Kebetulan, saat kabar diterima, di situ tengah berkumpul para serdadu Sekutu yang beretnis India muslim. Tabib Sher yang memang pro kemerdekaan Indonesia, dan juga pendukung Sukarno, kontan mengajak para serdadu Sekutu India muslim dan sejumlah pejuang, menuju TKP (tempat kejadian perkara). Terjadilah pemandangan sengit, ketika tentara Sekutu India Muslim menodongkan senapannya ke arah rekan tentara Sekutu gabungan Inggris dan Belanda. Tentara Nica Sekutu diperintahkan meletakkan senapan dan mengangkat tangan. Perang mulut tak terhindarkan. Nica semula bersikukuh hendak menghabisi, setidaknya merangsek Bung Karno sebagai “musuh nomor satu” Nica. Tentara Sekutu India Muslim mengokang senapan dan siap berbaku tembak. Ciut nyali serdadu Nica, mereka mundur teratur sambil melontarkan sumpah serapah. Mundurnya Nica, diikuti gerakan serdadu India Muslim dengan tetap menodongkan senapannya. Dr Soeharto yang menyaksikan dari depan rumahnya, segera menghambur menjemput Sukarno, manakala dilihat tentara Nica mundur teratur. Bung Karno segera menuju rumah Dr. Soeharto yang tak jauh dari lokasi kejadian. Setelah situasi mereda, diketahuilah, bahwa tentara-tentara Nica yang jengkel dan kecewa karena digagalkan merangsek Sukarno, melampiaskan amarahnya pada mobil Bung Karno. Kaca dipecah, ban ditusuk bayonet, body dibuat penyok, dan amukan-amukan lain tertuju pada mobil tak berdosa. Adalah Tabib Sher pula yang kemudian menderek mobil Bung Karno, memperbaikinya, dan menyerahkan kembali kepada Bung Karno melalui dr. Darmasetiawan yang waktu itu menjabat Sekjen Kemnterian Penerangan dan berkantor di Jl. Cilacap, Menteng, Jakarta Pusat. Sementara itu, Bung Karno sendiri dikabarkan sudah berada di Yogyakarta

TERSANGKA KORUPSI BERUBAH STATUS, ???

2009-08-27T22:27:00.000-07:00

Kejaksaan Negeri Cianjur, Senin kembali memangil Ketua DPD Partai Demokrat (PD) Cianjur HS terkait dugaan kasus korupsi bantuan sosial (Bansos) miliaran rupiah.
HS yang sebelumnya telah disebutkan Kajari Cianjur Hj Amik Mulandari SH, dalam jumpa pers beberapa waktu lalu sebagai tersangka, kembali diperiksa namun sebagai saksi.
Ketika itu Amik menyebutkan selain HS, pihaknya menetapkan Ketua DPC PDIP Cianjur DS, sebagai tersangka Bansos lainnya.
Namun beberapa waktu lalu, DS didampingi kuasa hukumnya Dindin SH mengembalikan kerugian negara sebesar Rp70 juta.
HS yang datang pukul 8.35 WIB didampingi kuasa hukumnya Dindin SH langsung memasuki ruang Kasi Intel Kejari Cianjur di lantai II. Ketua PD Cianjur itu, sempat diperiksa selama empat jam di ruang Kasi Intel. Usai menjalani pemeriksaan HS didampingi beberapa orang staf Intel Kejaksaan, menghindari wartawan yang menunggunya sejak pagi di depan pintu masuk kejaksaan. HS sudah beres diperiksa, barusan pulang lewat pintu belakang, kata Suginyanto Staf Kejaksaan. HS diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan menggelapkan uang negara dengan cara tidak menyampaikan Bansos sesuai dengan nilai yang diterima pihak yang mengajukan proposal. Permohonan proposal sebagian besar untuk sarana peribadatan tersebut meminta pertolongan kepada pada Ketua Partai Demokrat Cianjur. Informasi berhasil dihimpun dari bagian Pidsus, sebagian besar saksi menyebutkan hanya menerima bantuan sosial antara Rp2 juta hingga Rp5 juta yang diambil dari APBD Cianjur 2008 itu.
Sedangkan bantuan yang sebenarnya mereka dapatkan mencapai Rp50 juta dari masing-masing proposal. Kami sudah memeriksa saksi-saksi terkait dugaan korupsi ini. Sedangkan HS diperiksa di ruang Intel, kata Staf Pidsus. Sedangkan Kasi Intel Rahmawan H Widodo, awalnya menolak berkomentar seputar pemeriksaan tersebut pada wartawan, namun kemudian bersedia memberikan keterangan. HS diperiksa sebagai saksi untuk kasus lain. Sedangkan tuduhan sebagai tersangka belum keluar, katanya.
Dinilai lamban
Berbagai kalangan di Cianjur, Jawa Barat, menilai Kejaksaan Negeri (Kejari) Cianjur lamban dan terkesan tidak konsisten dalam menangani kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos). Namun, Kasi Intel Kejari Cianjur Rahmawan H Widodo SH di Cianjur, Senin, membantah pihaknya tidak konsisten dan terkesan akan mempetieskan kasus tersebut. Ia sempat menolak ketika dimintai keterangan seputar pemeriksaan terhadap Ketua DPD Partai Demokrat Cianjur HS yang berubah status dari tersangka menjadi saksi. Saya harus tanya ibu dahulu (Kajari.red), takut salah. Tapi yang pasti kami tidak akan berhenti sampai di sini dalam menangani kasus bansos ini, katanya seperti dilasnir. Sementara itu, pemanggilan terhadap Heri Sukirman yang sejak jauh hari telah ditetapkan sebagai tersangka berubah status menjadi saksi, menjadi sorotan.
Ini prestasi yang sangat baik, yang telah dilakukan Kejari Cianjur. Namun kami dari BEM UNSUR tidak terkejut dengan hal ini, namun kami berharap agar kasus korupsi di Cianjur tidak di peti es kan, agar tegaknya supremasi hukum di Cianjur. Namun memang sangat janggal pernyataan yang dikeluarkan Kasi Intel Rahmawan yang menyebutkan izin tersangka Heri belum keluar, sedangkan jauh hari HS telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus bansos.

MU dipastikan Gagal bermain dengan Indonesia All Stars

2009-07-18T03:28:00.000-07:00

BOM meledak lagi di bumi pertiwi. Tepatnya di hotel JW Marriot dan Ritz Carlton hotel, dimana menurut rencana hotel tersebut akan di gunakan untuk tempat menginap Kesebelasan MU yang di rencanakan akan bertanding dengan Indonesia All Stars pada tanggal 20 July nanti. Namun apa di kata di saat masyarakat Indonesia akan di suguhkan pada hiburan setelah melepas penat dengan pesta demokrasi Pileg dan Pilpres ternyata harus di terganggu karena peristiwa bom tersebut. Pemerintah mulai lengah sehingga peledakan BOM ini terjadi, mungkin mereka terlalu terbuai dengan Eufhoria kemenangan atas PILPRES, sehingga merasa telah berhasil, namun belum juga presiden hasil pemilihan langsung di lantik telah terjadi peledakan BOM di kawasan Mega Kuningan. Apa yang di inginkan oleh pelaku ?. Entahlah, tapi, Seperti yang diberitakan situs Resmi Manchester United, Dikarenakan Hotel tempat mereka menginap di Jakarta terkena ledakan BOM, maka mereka tidak bisa singgah ke Indonesia dalam Tour Asia MU 2009. Panitia mengalami kerugian kisaran 30 M karena persiapan laga tersebut. Selain kerugian materi, yang tak ternilai adalah tentu kerugian Inmateril, yaitu citra negara kita akan tercoreng kembali dengan aksi BOM tersebut. Namun yang lebih bijak sekarang yang harus dilakukan oleh pemerintah selain segera menangkap pelaku dan otak BOM tersebut, adalah segera melakukan evaluasi, evakuasi terhadap para korban peledakan bom tersebut. Para supporter 2 kesebelasan mengakui penyeselannya terhadap pembatalan laga persahabatan tersebut karena bom yang terjadi jumat pagi tersebut. Namun apa hendak di kata pertandingan harus di batalkan dengan alasan keamanan.
MU bisa tetap main dengan TIMNAS namun harus di Malaysia

MU sebenarnya bisa saja laga pertandingan dengan Indonesia All Star tidak di gagalkan, namun mereka menginginkan kalau pertandingan dilaksanakan di Kuala Lumpur Malaysia. Namun tentu ini sangat berat bagi PSSI, karena bukan masalah pertandingan saja, namun ini masalah citra bangsa kita. Kemungkinan besar PSSI akan menolak tawaran yang diberikan pihak MU tersebut. Namun dalam konpresi persnya pihak MU juga merasa kecewa tidak bisa hadir dan bermain dengan Indonesia All Stars, mereka mengucapkan terima kasih atas apresiasi bangsa Indonesia atas kehadiran MU ke Indonesia kemarin.

Nonton bareng MU vs INA di UNSUR BATAL

Efek dari pembatalan pertandingan tersebut berbuntut pula pada gagalnya acara nonton bareng antara MU dan Indonesia All Stars di Unsur Cianjur. Dalam rencana acara nonton bareng tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 20 july 2009 dan juga ada game-game yang menarik dan acara Music Accoustik yang bertempat di depan post satpam FKIP Unsur Cianjur. Apa dikata semua acara batal karena peristiwa bom tersebut. Maka dari itu kami dari BEM-KM Universitas Suryakancana Cianjur mengecam pemboman di Mega Kuningan tersebut, apapun alasannya.

KAJARI Cianjur ragukan kekuatan hukum Surat Edaran MA no. 9 tahun 2009

2009-07-16T23:39:00.000-07:00

Ketika mahasiswa melakukan audiensi ke pihak KAJARI Cianjur, yang menjadi alasan utama mereka belum melakukan penahanan adalah karena belum di perolehnya surat izin dari Gubernur, padahal telah ada Surat Edaran MA no. 9 tahun 2009 tentang Petunjuk Izin Penyidikan Terhadap Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Anggota DPRD. Namun kami dari mahasiswa sengaja pura-pura tidak mengetahui tentang adanya surat edaran MA tersebut. Kemudian ketika aksi, baru kami tunjukan surat Edaran MA tersebut. Alasan kenapa KAJARI Cianjur tidak menggunakan Surat edaran MA no.9 tahun 2009 menurut Kasi Intel karena ada UU yang lebih tinggi derajatnya di banding surat edaran MA, artinya KAJARI Cianjur telah meragukan kekuatan hukum dari Surat Edaran MA no.9 tahun 2009 tersebut. Namun semua itu hanya alasan saja. berikut adalah video dari pernyataan pihak KAJARI tentang surat edaran MA tersebut.

BOM MELEDAK LAGI DI BUMI PERTIWI

2009-07-16T23:14:00.000-07:00

Marah, sedih, kutukan, sumpah serapah mungkin itulah yang ada di hati seluruh warga negara Indonesia yang menginginkan kedamaian. Ada apa lagi ini ???. Saya rasa itu adalah pertanyaan yang tepat untuk keadaan sekarang, tepatnya hari jumat, tanggal 17 July 2009 telah terjadi ledakan BOM lagi di JW Marriot dan Ritz Carton sekitar pukul 07.46 waktu setempat.
Ada indikasi apakah bom meledak ini, apakah bom ini merupakan serangan pertama terhadap Presiden SBY yang di kemungkinan besar akan terpilih kembali menjadi presiden periode 2009-2014. Dalam ledakan tersebut di sebutkan ada 9 korban tewas dan 54 luka berat karena ledakan BOM tersebut.
Siapakah yang akan di kambing hitamkan dalam kejadian ini, pihak aparat penegak hukum di harapkan dapat segera mengusut tuntas kasus peledakan ini secepatnya. Jangan sampai ini menjadi blunder bagi pemerintahan sekarang. Apakah peristiwa ledakan ini berhubungan dengan politik????? haruskah masyarakat yang akan di hibur dengan adanya pertandingan antara MU vs All Star Indonesia setelah di pusingkan dengan proses politik PILEG dan PILPRES harus menjadi korban ?. COBALAH KALIAN SEMUA BERPIKIR SEHARI SAJA UNTUK JADI SEORANG NEGARAWAN. Kami lelah melihat kekerasan yang terjadi yang ada di bumi pertiwi ini. Siapa pun pelakunya, apapun alasannya, mereka harus di hukum yang seberat-beratnya atas perbuatan yang dilakukannya. Doa kami untuk bangsa, semoga kekerasan ini akan segera cepat berakhir.

KETUA BIN, KAPOLRI, & MENKOPOLKAM harus diminta pertanggung jawaban akan kasus tersebut.

BIN, dan KAPOLRI pernah mengatakan bahwa pra/pasca PILPRES Indonesia akan aman, namun pada kenyataanya mana??? Apakah kita sudah terjebak dalam eufhoria karena kemenangan pilpres kemarin. Panglima TNI dan BIN, KAPOLRI, MENKOPOLKAM telah merasa bangga bahwa pemilu terlaksana dengan damai. Namun belum juga kita melantik presiden hasil pemilihan rakyat, kita sudah di tampar oleh peristiwa BOM lagi.

Dimana kehebatan INTELEGEN kita ????

Salahkah apabila masyarakat mempertanyakan kinerja BIN kita ??? Bagaimana intelegen kita bisa kecolongan lagi akan peristiwa ini. Namun yang terpenting yang harus dilakukan sekarang adalah segera evakuasi para korban, dan berikan rasa keamanan kepada masyarakat. Kepada para pejabat pemerintah, hati-hati dalam memberi komentar dalam kejadian ini. Karena segala kemungkinan bisa terjadi. Semoga bangsa kita tidak di porak-poranda oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Amiiinnnn

AKSI MAHASISWA tuntut sita asset dan VONIS seberat-beratnya bagi para pelaku kasus KORUPSI

2009-07-15T02:01:00.000-07:00

Aksi unjuk rasa ratusan massa gabungan mahasiswa, ormas islam, dan LSM di Kab. Cianjur mendesak kejaksaan menuntaskan kasus dugaan penyimpangan dana bantuan sosial (bansos), Senin (15/6) diwarnai kericuhan. Selain itu massa juga sempat melakukan aksi memblokir ruas Jalan Raya DR Muwardi (by pass), tepatnya jalur jalan di depan Kantor Kejaksaan Negeri Cianjur.

Rombongan massa yang merupakan gabungan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Suryakancana (Unsur) tiba di depan gerbang kantor kejaksaan, Senin sekitar pukul 10.30 WIB. Mereka datang sambil membawa atribut, dan sejumlah poster bertulisan hujatan serta desakan menyikapi dugaan penyimpangan dana bansos yang diduga melibatkan oknum anggota DPRD.

Orasipun bergantian dilakukan, di depan pintu gerbang. Para pengunjuk rasa menolak masuk halaman kantor, mereka meminta agar pihak kejaksaan keluar menerima mereka didepan gerbang. Sedangkan petugas kepolisian melakukan penjagaan di pintu masuk bangunan kantor. Ketika orasi berlangsung, beberapa mahasiswa membuat tulisan "Usut Tuntas Kasus Korupsi", dan "Tegakkan Supremasi hukum Di Cianjur" menggunakan cat seprot warna merah.

Dalam orasinya pengunjuk rasa Kajari Cianjur segera mengusut tuntas, dan memeriksa pihak terkait baik eksekutif maupun legislatif yang terlibat dalam korupsi dana Bansos tanpa tebang pilih. Kemudian menegakkan supremasi hukum dengan menahan dan mengadili dalang pelaku hingga ke akar akarnya.

Mereka juga menegaskan untuk memanggil oknum anggota dewan tidak perlu ijin gubernur karena sudah ada surat edaran Mahkamah Agung no 9 tahun 2009 tentang petunjuk ijin penyidikan Kepala daerah/wakil kepala daerah dan anggota DPRD tanpa memerlukan ijin presiden atau gubernur.

KAJARI CIANJUR RAGUKAN KEKUATAN HUKUM SURAT EDARAN MA NO. 9 tahun 2009 tentang petunjuk penahanan para anggota DPD/DPR/DPRD kota.

ketika mahasiswa melakukan audiensi ke pihak KAJARI Cianjur, yang menjadi alasan utama mereka belum melakukan penahanan adalah karena belum di perolehnya surat izin dari Gubernur, padahal telah ada Surat Edaran MA no. 9 tahun 2009. Namun kami dari mahasiswa sengaja pura-pura tidak mengetahui tentang adanya surat edaran MA tersebut. Kemudian ketika aksi baru kami tunjukan surat Edaran MA tersebut. Alasan kenapa KAJARI Cianjur tidak menggunakan Surat edaran MA no.9 tahun 2009 menurut Kasi Intel karena ada UU yang lebih tinggi derajatnya di banding surat edaran MA, artinya KAJARI Cianjur telah meragukan keabsahan dari Surat Edaran MA no.9 tahun 2009 tersebut

SBP DITANGKAP LAGI,,CIRI KEMUNDURAN DEMOKRASI KITA MUNDUR 2 LANGKAH LAGI

2009-05-11T20:03:00.000-07:00

Hanya setengah jam setelah membuka kongres nasional golongan putih di Hotel Satya Graha, hari ini, Sri Bintang Pamungkas, ketua penyelenggara kongres ditangkap polisi. Tak hanya Bintang, hampir seluruh peserta digelandang ke dalam truk dan dibawa ke Kantor Polisi Kota Besar Yogyakarta, bahkan saya sendiri pun yang di undang oleh SBP melalui SMS hampir di tangkap bersama rekan saya, hanya saja saya tidak ditangkap karena saya tenang saja ketika terjadi pembubaran paksa kongres ini.

Adu mulut sempat terjadi antara Bintang dan polisi sebelum akhirnya aparat membubarkan secara paksa Kongres Nasional Golongan Putih tersebut. “”Surat tanda terima pemberitahuannya mana,” kata Kepala Polisi Kota Besar Yogyakarta, Komisaris Besar Agus Sukamso yang memimpin langsung penangkapan ini.

Sri Bintang, Ketua Umum Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI) lantas menunjukan surat tanda terima dengan cap sekretaris Mabes Polri. “Ada hitam di atas putih soal ijin ini, ini hak asasi kami,” kata Bintang yang mengenakan batik warna coklat dengan nada tinggi. Tapi polisi tak mau menerima alasan Bintang. Setelah adu mulut sekitar 10 menit, polisi segera membubarkan acara.

Ini kemunduran dalam demokrasi menurut saya,, dimana acara seperti itu bisa di bubarkan secara paksa oleh aparat, padahal tidak ada perbuatan melanggar hukum disana. Dalam acara tersebut mas Bintang juga memberikan solusi-solusi untuk Indonesia ini tentang masalah golput ini. Mas Bintang pun mengkritisi harusnya elite politik sadar diri kenapa angka golput menjadi pemenang PEMILU. partai Demokrat yang menjadi pemenang PEMILU hanya meraih sekitar kurang lebih 21 % suara saja. Tapi angka golput yang tadi di sampaikan pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 di salah satu TV swasta hampir mencapai angka 40 %. Artinya Demokrat menang di atas ke tidak sempurnaan.

Kita mundur lagi 2 langkah ke rezim orde baru. dimana pemikiran-pemikiran kita di batasi oleh pemerintah melalui rezim militer.

Praperadilan adalah langkah yang harus diambil SBP terhadap pembubaran acara tersebut, karena sangat tidak beralasan. Mengadakan acara seperti itu tidak harus meminta ijin dari kepolisian, tapi hanya memberitahukan. itu sudah di atur dalam UU mengeluarkan pendapat, dan kebebasan dalam berserikat.

Tapi penguasa bisa memakai cara apa saja untuk memberangus pemikiran-pemikiran yang bisa membahayakan posisinya, apalagi ini moment mencari RI 1

SBY. Presiden yang tak di restui oleh alam Indonesia

2009-03-28T07:20:00.000-07:00

oleh Firman Mulyadi
( Ketua BEM-KM Universitas Suryakanca Cianjur)

Ketika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dipercaya rakyat menjadi presiden RI keenam, ia langsung mendapat ujian maha dahsyat. Tak tanggung-tanggung, bencana alam yang mengakibatkan tsunamai dan menelan korban jiwa ratusan ribu orang, terjadi di Aceh. Provinsi paling Barat Indonesia itu, luluh lantah. Tak dapat dihitung lagi berapa nilai rupiah akibat bencana tersebut. Yang pasti, inilah ujian pertama ketika pemerintahan SBY terbentuk. Seluruh dunia kemudian mengenal Indonesia. Aceh adalah ujian pertama bagi pemerintahan SBY. Ketika belum hilang kepedihan hati akibat tsunami di Aceh, tak lama kemudian disusul gempa yang juga maha dahsyat di Yogyakarta. Tak kurang ratusan ribu orang kehilangan tempat tinggal dan puluhan ribu orang kehilangan nyawa. Belum berakhir penderitaan di Yogyakarta, kasus yang sama seperti juga terjadi di kawasan Pangandaran Jawa Barat. Ratusan orang meninggal, dan puluhan ribu orang kehilangan rumah. Sejak peristiwa itu, alampun tampak semakin tak bersahabat. Sejumlah gunung mulai batuk-batu, susulan gempa seakan tak hendak berhenti. Gempa pun silih berganti mulai dari Papua, Maluku, Halmahera,. Bahkan Lampung, bahkan ibukota Jakarta juga tak luput dari gempa. Akibat dari semua renteten itu lebih dari 2 juta orang meninggal dunia. Sementara kerugian ditaksir tak kurang dari 10 x anggaran APBN. Ujian memang belum berakhir. Hanya dalam hitungan jam menyusul gempa di Jambi, sehingga kondisi ini menjadi perhatian seluruh dunia. Belum diketahui secara resmi data korban dari bencana terakhir tersebut. Tapi inilah ujian yang diberikan Tuhan saat kita menyambut awal bulan suci Ramadhan. Sesungguhnya, apa yang terjadi terhadap alam, adalah kehendak Tuhan, ataukah memang SBY adalah presiden yang tak direstui oleh alam ? Tak ada satupun manusia yang dapat menolak atau meminta. Sebab Tuhan punya kehendak lain terhadap apa yang diberikan kepada kita. Boleh jadi, inilah ujian sekaligus peringatan bagi kita semua. Hanya saja, ujian ini muncul di era pemerintahan SBY. Namun begitu, tidaklah berarti ini adalah bala, atau disebutkan sebagai alam yang tak menghendaki SBY jadi presiden. Tidak adil juga rasanya kalau kita menyebut, atau mengamini istilah miring yang diberikan kepada SBY. Sejak muncul bencana alam, nama SBY sering diplesetkan sebagai “Susilo Nyudho Nyowo”. Kita semua harusnya menjadi orang-orang yang legowo, jangan melemparkan kesalahan atau peristiwa kepada seseorang. Sikap legowo ini menjadi penting supaya kita tetap menjadi panutan orang lain. Karenanya, marilah kita sama-sama memahami, melihat jati diri masing-masing dan mari kita sama-sama merenungkan diri, apa makna ujian yang diberikan Tuhan di era pemerintahan SBY ???

Ketika pemerintahan awall SBY di sambut dengan Tsunami di Aceh, kini penutupan pemerintahan SBY di sambut kembali dengan jebolnya tanggul Situ gintung, tak kurang dari 56 orang tewas. Kenapa dalam pemerintahan SBY ini begitu banyak bencana alam yang terjadi???? Benarkah kalau SBY tidak direstui oleh alam Indonesia sehingga begitu banyak bencana??. Wallahualam.

Tapi bagaimana kalau kita berfikir, andaikan dalam pemerintahan SBY ini tidak di uji dengan berbagai bencana alam?? Sukseskah pemerintahan SBY???????????

Kritik terhadap Politik Monarki dalam negara Demokrasi

2009-02-17T05:11:00.000-08:00

Indonesia ialah negara yang menganut sistem Demokrasi pancasila. Dimana setiap 5 tahun sekali diatur dalam konstitusi untuk memilih pemimpin. Baik dalam skala Nasional, Regional, maupun lokal. Namun apabila kita berkaca pada sejarah masa lalu, selalu ada pencederaan nilai-nilai demokrasi oleh para pemimpin kita. Bagaimana kita tahu ketika sang Proklamator kita bermaksud mengangkat dirinya menjadi Presiden seumur hidup, dan mulai mencetuskan ide demokrasi terpimpin, maka dari sinilah dimulai hegemoni akan kekuasaan sangat besar oleh pemimpin kita.
Kemudian ketika rezim ORBA, bagaimana dinasti rezim keluarga cendana menguasai Republik ini dari segala aspek. Selama 32 tahun memimpin orba sangat berkuasa dengan adanya dukungan dari militer melalui Dwi Fungsi ABRI. Seperti kita ketahui ABRI mempunyai peranan yang sangat kuat di negara ini. Hal ini terlihat dengan adanya Fraksi ABRI di DPR/MPR. Ketika itu para pemimpin daerah ( Gubrnur, Bupati/walikota ) banyak dari kalangan ABRI.

Sayangnya contoh yang di atas ini pun agak mulai ditiru oleh pemimpin kita sekarang ini. Bagaimana politik monarki ini digunakan dalam roda pemerintahan di kota kita tercinta ini. Seperti yang kita ketahui, bahwa seorang putra mahkota menguasai posisi-posisi strategis yang ada di pemerintahan. Ditambah Permaisuri kerajaan yang mengkooptasi aspek-aspek strategis dalam pengambilan keputusan ketika sang Kaisar akan mengambil/menentukan suatu kebijakan.

Celakanya badan pengontrol pemerintahan yang di beri wewenag penuh oleh UU untuk mengawal jalannya pemerintahan tidak dapat berbuat banyak untuk mengawal jalannya pemerintahan sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-undang. Kenapa di negara demokrasi masih menggunakan politik monarki ????? Sebenarnya negara kita adalah bangsa yang melupakan sejarah. Karena apabila kita melihat sejarah, negara kita berasal dari berbagai kerajaan, namun oleh Sang Proklamator negara kita menganut sistem Negara Demokrasi Pancasila. Kalau Politik Monarki ini terus dijalankan dalam sistem negara yang demokrasi, bagaimana jadinya????. tapi Untung negara kita tidak menganut sistem negara yang monarki, karena apabila terjadi kelaliman sang kaisar dalam negara yang menganut sistem politik monarki, maka untuk menghentikan rezim sang kaisar tersebut harus dilaksanakan sarat dengan darah dan pembantaian seluruh anggota keluarga kerajaan. Namun karena kita melenyapkan seluruh anggota keluarga kerajaan tersebut. Namun apabila negara yang menganut sistem negara demokrasi, maka apabila terjadi kelaliman dalam roda pemerintahan, maka kita tinggal menunggu 5 tahun selanjutnya, kemudian yah jangan dipilih lagi. Bagaimana dengan dikota tercinta ini????? Ataukah kita harus menunggu sisa waktu supaya sang kaisar berakhir jabatannya???

Saya tidak mengerti kenapa politik monarki masih di gunakan dalam sistem negara demokrasi ini????????